Sampit, Nusaborneo.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menunda pelaksanaan pawai pembangunan yang sebelumnya masuk dalam agenda kegiatan daerah.
Penundaan dilakukan karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di sejumlah wilayah Kotim.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, pemerintah belum menentukan jadwal baru untuk pelaksanaan pawai tersebut. Keputusan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi karhutla di lapangan.
“Untuk pawai pembangunan, kita melihat situasi dan kondisi karhutla ini, sementara kita tunda dulu. Dengan waktu yang belum bisa kita tetapkan, tentukan. Karena kita melihat perkembangan karhutla, karena ini yang lebih utama,” ujar Halikinnor, Rabu (19/8/2026).
Menurut Halikinnor, penanganan karhutla saat ini menjadi prioritas pemerintah daerah. Dampak kebakaran tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi dan perekonomian masyarakat.
“Karena karhutla ini menyangkut semua aspek, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, transportasi, segala. Jadi semua ini berdampak. Makanya kita fokus dulu semua OPD,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah mengerahkan personel, kendaraan serta peralatan pendukung untuk membantu proses pemadaman. Sejumlah kendaraan juga dilengkapi tandon air untuk menyuplai kebutuhan pemadaman di lokasi kebakaran.
Penanganan terutama difokuskan pada titik api yang berada di sekitar kawasan permukiman. Hal itu dilakukan karena kebakaran di wilayah tersebut berpotensi langsung mengancam keselamatan warga.
Halikinnor meminta masyarakat yang berada di sekitar lokasi karhutla ikut terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat diperlukan karena jumlah personel pemerintah dan aparat keamanan memiliki keterbatasan untuk menjangkau seluruh titik kebakaran.
“Saya menghimbau masyarakat, saya juga memohon kepada masyarakat agar ikut bersama-sama. Masyarakat sekitar mengutamakan menjaga lingkungannya masing-masing dulu,” tuturnya.
Ia meminta warga tidak bersikap pasif ketika menemukan kebakaran di sekitar tempat tinggal. Masyarakat dapat membantu dengan menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api.
Halikinnor menegaskan, karhutla yang tidak segera ditangani dapat memberikan dampak berantai terhadap berbagai aktivitas masyarakat.
“Akibatnya tidak hanya satu-dua orang menerima, tapi semuanya. Bahkan semua bidang, semua sektor itu terdampak; masalah kesehatan, pendidikan, transportasi, ekonomi, pasti akan terganggu semua kalau memang karhutla ini tidak bisa kita tanggulangi,” jelasnya.
Karena itu, ia mengajak masyarakat, dunia usaha, pemerintah serta TNI dan Polri memperkuat kerja sama dalam menghadapi karhutla.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan aparat keamanan yang setiap hari membantu proses pemadaman di lapangan.
“Sebagaimana moto kita, Habaring Hurung, mari bergotong royong, kolaborasi, bersinergi dengan aparat keamanan TNI-Polri yang juga berjibaku setiap hari, setiap malam untuk memadamkan api bersama-sama kita,” katanya.
Selain penanganan karhutla, pemerintah daerah juga memperhatikan kebutuhan air bersih masyarakat.
Halikinnor memastikan air yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat dipisahkan dari air untuk pemadaman karhutla.
Menurut dia, tandon yang digunakan untuk mendistribusikan air bersih harus menggunakan wadah yang memang diperuntukkan bagi air bersih.
“Kalau air bersih harus profil yang bersih, nanti dibagi. Yang profil untuk pemadaman tidak harus bersih, karena air itu bisa dari air sumur, air parit dan lain sebagainya,” pungkasnya. (red)
