Palangka Raya, Nusaborneo.com – H. Agustiar Sabran S.Ikom menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kepolisian Republik Indonesia tingkat Polda Kalimantan Tengah yang digelar di Gedung Graha Bhayangkara, Rabu (18/2/2026).
Rapim tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI–Polri bersama Prabowo Subianto yang dilaksanakan pada akhir Januari 2026 lalu. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kapolres, Kapolsek se-Kalimantan Tengah, serta jajaran Pejabat Utama Polda Kalteng sebagai garda terdepan penegakan hukum dan pelayanan masyarakat di daerah.
Selain Gubernur, Rapim turut menghadirkan sejumlah narasumber strategis, antara lain Kabinda Kalteng Marsekal Pertama TNI Muhammad Nur, Kajati Kalteng Nurcahyo Jungkung Madyo, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Zainul Arifin, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pejabat utama Polda Kalteng.
Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian jajaran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bumi Tambun Bungai. Ia juga memaparkan kondisi fiskal Pemprov Kalteng tahun anggaran 2026 yang mengalami penurunan cukup signifikan.
“APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 berada di angka sekitar Rp5,4 triliun, turun cukup jauh dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp10,3 triliun. Kondisi ini menjadi tantangan besar yang harus kita hadapi bersama,” ujarnya.
Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menginstruksikan efisiensi belanja secara besar dan terukur pada seluruh organisasi perangkat daerah. Namun demikian, ia menekankan bahwa keterbatasan fiskal justru menuntut penguatan stabilitas keamanan agar pembangunan tetap berjalan optimal.
“Situasi yang aman dan kondusif adalah prasyarat utama. Tanpa itu, upaya efisiensi dan program pembangunan tidak akan memberikan hasil maksimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agustiar Sabran menilai Polda Kalteng memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan daerah. Ia mengajak seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme, memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan.
“Pendekatan humanis dan restorative justice perlu dikedepankan, namun tetap disertai ketegasan dalam menindak setiap bentuk kejahatan,” pungkasnya. (red/po)
