Palangka Raya, Nusaborneo.com – Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh wilayah Kalimantan Tengah telah mencapai 100 persen. Hal ini disampaikannya usai menghadiri kegiatan bersama Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di Palangka Raya, Kamis (6/11/2025).
“Posbakum ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi kebutuhan mendasar bagi masyarakat, terutama kelompok rentan,” ujar Supratman. Ia menyebut capaian ini sebagai langkah strategis dalam memperluas akses terhadap layanan hukum yang adil dan terjangkau.
Menteri juga menilai bahwa falsafah Huma Betang—Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Ka Jubata—selaras dengan prinsip layanan bantuan hukum. “Semboyan Huma Betang itu sudah mencerminkan tujuan dari pos bantuan hukum itu sendiri,” katanya.
Meski pembentukan telah rampung, Supratman menekankan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap operasionalisasi. Ia berharap Posbakum benar-benar berjalan, melayani warga miskin, dan menjadi pusat mediasi di tingkat lokal. “Operasionalisasinya nanti kita berharap dukungan dari pemerintah provinsi,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran yang dinilai mampu menyatukan para pemangku kepentingan secara efektif. “Kalau pemimpinnya bisa membuat semuanya guyub, itu artinya pemimpin tersebut bekerja dengan nurani,” ucapnya.
Supratman menyebut kehadiran unsur Forkopimda, termasuk Kajati, dalam proses koordinasi sebagai bukti kuatnya kolaborasi lintas sektor di Kalimantan Tengah. Ia berharap Kalteng menjadi salah satu provinsi pertama yang siap meresmikan Posbakum secara nasional oleh Presiden, dengan kesiapan kelembagaan, personel, dan kualitas layanan. (Mda).
