Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mencatat capaian di level nasional. Dalam ajang National Governance Awards 2026, Kalteng berhasil meraih penghargaan di sektor pendidikan, menegaskan posisi daerah ini dalam mendorong transformasi layanan pendidikan berbasis teknologi dan inklusivitas.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam seremoni yang berlangsung di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Jumat (24/4/2026), bertepatan dengan momentum Hari Otonomi Daerah yang diperingati setiap 25 April.
Capaian ini bukan sekadar simbolis. Pemerintah pusat menilai keberhasilan daerah tidak hanya dari kebijakan di atas kertas, tetapi dari implementasi nyata yang berdampak langsung pada masyarakat. Kalimantan Tengah dinilai mampu menjawab tantangan itu melalui terobosan di sektor pendidikan.
Di bawah kepemimpinan Agustiar Sabran, Pemprov Kalteng mendorong digitalisasi pembelajaran secara agresif. Program seperti Kelas Digital Huma Betang, sistem pembelajaran hybrid, hingga penguatan pengajaran bahasa asing menjadi bagian dari strategi besar membangun ekosistem pendidikan modern.
Transformasi ini juga diperkuat dengan penyediaan sarana pembelajaran berbasis teknologi, termasuk penggunaan papan tulis interaktif dan perangkat digital di sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK/SKH. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas proses belajar sekaligus memperluas akses di wilayah terpencil.
Di sisi lain, kebijakan sekolah gratis dan kuliah gratis menjadi faktor penentu dalam memperluas pemerataan pendidikan. Program ini menyasar masyarakat kurang mampu hingga wilayah pedalaman, memastikan tidak ada lagi hambatan biaya bagi generasi muda untuk mengenyam pendidikan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak.
“Ini bukan akhir, tapi dorongan untuk terus memperkuat sistem pendidikan berbasis teknologi. Target kami jelas, seluruh anak di Kalimantan Tengah, tanpa terkecuali, harus mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa program pendidikan gratis merupakan komitmen jangka panjang pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Tidak boleh ada anak yang berhenti sekolah karena alasan ekonomi. Pendidikan harus menjadi hak yang benar-benar bisa diakses semua,” tambahnya.
Ke depan, Pemprov Kalteng menegaskan akan terus mempercepat inovasi di sektor pendidikan, tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada kualitas pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Penghargaan ini menjadi sinyal kuat bahwa upaya tersebut mulai mendapat pengakuan nasional—sekaligus tantangan untuk menjaga konsistensi di lapangan. (red/am)
