Palangka Raya, Nusaborneo.com Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, H. Junaidi, mengapresiasi kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah dalam melakukan pemeriksaan keuangan daerah secara profesional dan objektif.
Menurut Junaidi, peran BPK sangat strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang telah bekerja profesional dan objektif. BPK merupakan pilar utama dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,”ucapnya usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 di Ruang Rapat BPK Perwakilan Kalteng, Senin (12/1/2026).
LHP yang diserahkan mencakup pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025.
“Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2025,” tambahnya.
LHP tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan cerminan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“LHP ini menjadi gambaran kinerja kita bersama. Fokus pemeriksaan pada belanja barang dan jasa, hibah, serta belanja modal sangat krusial karena menyangkut pelayanan publik dan pembangunan daerah,” lanjutnya.
Terdapat tiga aspek utama yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, efisiensi anggaran agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kedua, ketepatan sasaran belanja, khususnya belanja hibah, agar tidak terjadi penyimpangan fungsi. Ketiga, kualitas belanja modal yang harus menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Efisiensi anggaran, ketepatan sasaran, dan kualitas pembangunan harus benar-benar dijaga. Belanja modal harus menghasilkan infrastruktur yang kuat dan tahan lama di Bumi Tambun Bungai,”tuturnya.
DPRD Provinsi Kalimantan Tengah akan menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi penting dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Bagi kami di DPRD, hasil pemeriksaan ini sangat berharga. Seluruh rekomendasi BPK akan kami pelajari secara mendalam,” urainya.
Selain itu juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, serta memperkuat sistem pengendalian internal melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif.
“Kami mendorong pemerintah provinsi agar segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK. DPRD berkomitmen terus bersinergi dengan eksekutif agar setiap kelemahan dalam sistem pengendalian internal dapat segera diperbaiki,” ungkapnya. (Yd)
