Bekasi, Nusaborneo.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian ATR/BPN telah mencatat berbagai capaian konkret, khususnya dalam hal pengelolaan agraria yang berkeadilan.
“Kita patut bersyukur bahwa dalam satu tahun ini, pemerintahan telah memberikan kontribusi nyata. Di sektor kami, penataan alokasi dan distribusi tanah kini berjalan lebih berkeadilan,” ujar Menteri Nusron usai memimpin Upacara Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025 di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, Rabu (22/10/2025).
Menurutnya, kebijakan pengelolaan tanah saat ini dilakukan secara lebih selektif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Salah satunya melalui pengetatan aturan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU), agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sekitar melalui pola pemberdayaan dan kemitraan yang konkret.
Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa pengelolaan agraria yang adil turut berkontribusi terhadap program ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil inventarisasi Kementerian ATR/BPN, terdapat potensi lahan seluas 52.107,97 hektare yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan.
“Kita ingin memastikan tanah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi bagi segelintir pihak, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang memberi nilai tambah bagi masyarakat di sekitarnya,” tegasnya.
Menteri Nusron juga menambahkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan, melainkan juga dukungan infrastruktur pertanian dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Produktivitas pangan bergantung pada tiga hal utama, yakni ketersediaan lahan, sistem irigasi yang baik, serta dukungan pupuk dan SDM yang berkualitas,” pungkasnya. (red)
