Palangka Raya, Nusaborneo.com – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Agie, mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil langkah cepat dan terukur guna meredam potensi kenaikan harga bahan pokok yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan.
Ia menegaskan, pengendalian harga harus dimulai dari hulu. Melalui Dinas Perdagangan, pemerintah diminta memastikan ketersediaan stok pangan di tingkat distributor dalam kondisi aman dan terpantau.
“Ketersediaan barang adalah kunci. Jika stok terjaga, potensi gejolak harga bisa ditekan sejak awal,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Selain itu, Agie menilai koordinasi lintas instansi perlu diperkuat, khususnya dengan Dinas Perhubungan. Menurutnya, sistem distribusi di Kalteng sangat bergantung pada dua jalur utama, yakni darat dan sungai, sehingga keduanya harus berjalan optimal tanpa hambatan. “Kerusakan jalan atau kendala transportasi bisa berdampak langsung pada keterlambatan pasokan dan memicu kenaikan harga,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah agar arus logistik ke daerah-daerah tetap lancar. Distribusi yang tersendat, kata dia, kerap menjadi alasan naiknya harga di tingkat konsumen.
Jika lonjakan harga terjadi di luar kewajaran, Agie mengusulkan dua instrumen pengendalian, yakni pelaksanaan Operasi Pasar dan pembentukan Pasar Penyeimbang. Skema ini memungkinkan pemerintah memberikan subsidi harga sehingga masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok sesuai harga distributor.
Di sisi lain, pengawasan terhadap distributor dan agen dinilai krusial. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik penimbunan maupun permainan harga. “Inflasi sering kali bukan berasal dari petani atau produsen, melainkan dari permainan di level distribusi. Pemerintah harus tegas masuk ke sana karena ada payung hukum dan sanksinya,” tegasnya.
Sejumlah komoditas strategis yang perlu diawasi ketat meliputi cabai, daging ayam, daging sapi, telur, minyak goreng, beras, hingga gas LPG. Pemerintah juga diminta memantau agen LPG agar harga di tingkat pengecer tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Dengan Operasi Pasar, Pasar Penyeimbang, serta pengawasan distribusi yang konsisten, saya optimistis inflasi besar di Kalimantan Tengah bisa dicegah,” pungkasnya. (red/yd)
