Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Dodik Achmad Akbar, kepada Bupati Mura, Heriyus, di ruang VIP Lantai 2 BPK Perwakilan Prov. Kalteng, Senin (1/9/2025).
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Mura Rumiadi, Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, serta jajaran pejabat terkait.
Kepala Perwakilan BPK Prov. Kalteng, Dodik Achmad Akbar, menjelaskan bahwa pemeriksaan atas LKPD bertujuan memberikan keyakinan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintah dan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
“Penilaian tingkat kewajaran informasi keuangan didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Heriyus menyampaikan apresiasi atas capaian opini WTP yang diraih Pemkab Mura. Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Prov. Kalteng sangat membantu Pemda dalam hal perbaikan terhadap kesalahan maupun kekurangan, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, kami tetap dan sangat mengharapkan arahan serta bimbingan dari BPK,” ungkapnya.
Dengan capaian WTP ini, Pemkab Mura berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan menuju Murung Raya yang lebih baik.(red)
