Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemrov Kalteng) kembali menegaskan komitmennya mempercepat realisasi anggaran melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), Rakor Capaian Pembangunan Fisik APBD Semester II, serta Rakor Pengendalian APBN. Agenda terpadu ini digelar di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (3/12/2025), dengan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga kementerian/lembaga/balai se-Kalteng.
Rakor dibuka Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng, Sunarti, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Dalam sambutannya, ia membacakan pesan Gubernur mengenai pentingnya akselerasi pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Gubernur Agustiar menegaskan bahwa arah pembangunan Kalteng terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat Dayak dan seluruh warga Kalteng, dengan semangat manggatang utus sebagai bagian dari perjalanan menuju Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Pengelolaan anggaran yang cepat, tepat, dan akurat merupakan pilar utama. Karena itu, rakor ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi realisasi anggaran hingga Oktober 2025,” tegasnya.
Sunarti menambahkan bahwa kegiatan evaluasi ini bukan ajang untuk mencari kesalahan, tetapi ruang untuk merumuskan langkah percepatan agar pemanfaatan anggaran semakin optimal.
“Rakor ini bukan untuk menyalahkan siapa pun, tetapi untuk melakukan perbaikan sehingga anggaran benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah provinsi memberikan apresiasi kepada tiga perangkat daerah dengan serapan anggaran tertinggi, yakni Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, dan Biro Perekonomian. Selain itu, tiga daerah dengan kinerja terbaik juga mendapat penghargaan, yaitu Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Gunung Mas.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalteng, Akhmad Husain, dalam laporannya menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian realisasi anggaran dengan target, sekaligus meminimalisir hambatan di lapangan. Ia menyebut target serapan yang ditetapkan, yakni 20% pada triwulan I, 50% triwulan II, 85% triwulan III, dan 100% pada triwulan IV.
Hingga 31 Oktober 2025, realisasi keuangan APBD Provinsi Kalteng baru mencapai 61,28% dari pagu perubahan Rp 8,95 triliun, atau menyisakan deviasi minus 28,72% dari target 90%. Realisasi fisik berada pada angka 67,64%.
Sementara itu, rata-rata realisasi keuangan kabupaten/kota se-Kalteng mencapai 57,04% dari total pagu Rp 26,2 triliun, dengan deviasi minus 27,96% dari target 85%. Adapun realisasi fisik tercatat 62,24%.
Pada sisi pendapatan, Pemerintah Provinsi Kalteng telah mencapai realisasi sebesar 75,43% dari target Rp 7,9 triliun. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota secara rata-rata membukukan realisasi pendapatan 78,38% dari target Rp 23,76 triliun.
Rakor dirangkai dengan pemaparan Kepala Kanwil DJPb Kalteng, Herry Hernawan, yang menyampaikan kondisi fiskal terbaru serta strategi penguatan tata kelola APBN di daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri para kepala OPD, para bupati dan wali kota, serta Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng. Seluruh peserta diharapkan dapat mempercepat langkah dalam mengejar target serapan anggaran 2025 demi mendorong pembangunan yang semakin berdampak bagi masyarakat. (red/foto:ist)
