Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalteng terkait Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Jawaban tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Linae Victoria Aden dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Rabu (16/9/2026).
Linae mewakili Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong.
Dalam penyampaiannya, Pemprov Kalteng menegaskan bahwa APBD 2027 diarahkan menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan efisien serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Sejumlah sektor menjadi prioritas, di antaranya pendidikan, pelayanan kesehatan dasar, penurunan kemiskinan, penanganan stunting, pembangunan konektivitas antarwilayah, hingga penguatan ekonomi lokal.
Pemprov Kalteng juga mendukung perluasan jaringan listrik PT PLN (Persero), terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan yang belum mendapatkan akses listrik.
Menjawab pandangan Fraksi Partai Golkar, Pemprov Kalteng menyatakan terus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan belanja daerah diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pemerintah daerah melakukan penguatan basis penerimaan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta mengoptimalkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kinerja BUMD juga dievaluasi secara berkala dengan melihat sejumlah indikator, seperti dividen, kesehatan keuangan, produktivitas aset dan modal, tata kelola, serta manfaat ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemprov Kalteng juga memastikan aset daerah yang dipisahkan dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan.
Sementara untuk pelaksanaan kegiatan dan belanja modal, pemantauan dilakukan secara berkala oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) bersama Inspektorat.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan kegiatan serta memastikan belanja modal dapat direalisasikan secara optimal.
Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pemprov Kalteng menyebut perhitungannya telah dilakukan dalam penyusunan RAPBD 2027. SiLPA yang dianggarkan akan diarahkan untuk membiayai belanja yang telah ditentukan penggunaannya serta memenuhi kewajiban daerah.
Sementara itu, menjawab Fraksi Partai Gerindra mengenai defisit anggaran sebesar Rp 350 miliar, Pemprov Kalteng menjelaskan bahwa kondisi tersebut telah diperhitungkan dalam struktur RAPBD 2027.
Defisit terjadi karena belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan daerah. Pemerintah menyebut penyusunan struktur anggaran tersebut turut mempertimbangkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan politik sepanjang 2026.
“Penguatan sektor agraris juga menjadi prioritas melalui peningkatan produktivitas petani miskin di desa, antara lain melalui bantuan benih unggul gratis, pupuk bersubsidi daerah, serta bantuan dan modernisasi sarana dan prasarana pertanian,” kata Linae.
Pemprov Kalteng juga mengarahkan RAPBD 2027 untuk mendukung agenda hilirisasi industri.
Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas di daerah sehingga perekonomian Kalteng tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah.
Hilirisasi akan didukung melalui pemberdayaan petani dan koperasi, kemitraan dengan UMKM dan pelaku usaha daerah, serta perlindungan tenaga kerja lokal.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan anggaran 2027.
Pemprov Kalteng akan menggunakan pengalaman penanganan karhutla pada 2026 sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini.
Penganggaran diarahkan untuk pemutakhiran peta kerawanan dan sumber air, patroli pencegahan, edukasi masyarakat, penguatan sistem pemantauan dan peringatan dini melalui Pusdalops PB, serta peningkatan kemampuan regu dan pemenuhan sarana operasional.
Menanggapi Fraksi Partai Demokrat, Pemprov Kalteng juga memberikan perhatian terhadap defisit anggaran serta kondisi inflasi dan perlambatan ekonomi.
Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kalteng pada triwulan I 2026 mencapai 3,79 persen secara tahunan atau year on year (YoY).
Angka tersebut berada di bawah inflasi tahunan pada Maret 2026 yang tercatat sebesar 3,86 persen.
Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin tercatat mencapai 146.710 orang atau 5,09 persen.
Kondisi tersebut menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan APBD 2027.
“APBD TA 2027 diarahkan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan daya beli dan pendapatan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah,” ujar Linae.
Menjawab Fraksi PAN, Pemprov Kalteng memastikan konsistensi antara Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan RAPBD 2027.
Keselarasan tersebut dinilai penting agar kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan tetap berjalan sesuai arah pembangunan daerah.
Pemprov juga sependapat bahwa target pendapatan daerah harus ditetapkan secara realistis, terukur, dan memiliki sumber penerimaan yang jelas.
Selain itu, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan PT PLN untuk meningkatkan keandalan jaringan listrik, mempercepat penanganan gangguan, memperluas akses listrik, serta memperbaiki sistem informasi dan pengaduan masyarakat.
Persoalan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi perhatian.
Pemprov Kalteng memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak terkait untuk memantau stok serta distribusi BBM.
Upaya tersebut mencakup peningkatan kelancaran pasokan, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran, serta percepatan penanganan apabila terjadi kendala distribusi. (red/yd)
