Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali mengakselerasi agenda transformasi digital dengan menggelar Pelatihan Literasi Digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Angkatan I dan II Tahun 2025. Kegiatan resmi dibuka, Senin (1/12/2025), di Aula Sei Kapuas BPSDM Provinsi Kalteng, Palangka Raya, oleh Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, mewakili Gubernur Agustiar Sabran.
Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas aparatur agar selaras dengan tuntutan birokrasi modern yang semakin mengandalkan teknologi. Transformasi pelayanan publik, sistem informasi pemerintahan, hingga tata kelola digital kini menempatkan literasi digital sebagai kompetensi dasar yang tidak bisa ditawar.
Dalam sambutannya, Hamka menegaskan bahwa pelatihan bukan sekadar transfer pengetahuan teknis, melainkan juga pembentukan karakter ASN yang adaptif dan berdaya saing.
“Kami ingin pelatihan ini membentuk cara pandang baru. ASN harus kritis, profesional, dan mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat percepatan layanan kepada masyarakat,” terangnya.
Ia menyebut penguatan literasi digital juga menjadi bagian dari visi pembangunan Kalteng 2025–2030, yang menempatkan kemandirian dan martabat masyarakat sebagai landasan menuju Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat. Perubahan pola kerja birokrasi diharapkan muncul sebagai dampak nyata dari peningkatan kompetensi ini.
Terdapat tiga poin krusial yang menjadi landasan penyelenggaraan pelatihan: Digitalisasi layanan publik yang menuntut kecepatan dan keamanan penggunaan teknologi. Tata kelola pemerintahan modern yang berorientasi pada pemanfaatan data dan informasi. Peningkatan ancaman siber yang perlu diimbangi dengan pemahaman etika digital dan perlindungan data.
“Tidak cukup hanya punya kemampuan, tapi juga perlu perubahan cara kerja dan peningkatan kualitas layanan,” tegas Hamka.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kalteng, Nunu Andriani, menjelaskan bahwa materi pelatihan dirancang menyesuaikan perkembangan teknologi yang terus bergerak cepat. Peserta dibimbing memahami aplikasi pemerintahan, pengelolaan informasi digital, hingga keamanan data.
“Kami ingin ASN mampu membaca kebutuhan digital, menguasai perangkat, sekaligus memahami ekosistem SPBE agar bisa diterapkan langsung dalam layanan,” ujarnya.
Pelatihan berlangsung selama empat hari, mulai 1–4 Desember 2025, dengan durasi total 30 jam. Sebanyak 80 peserta dari berbagai perangkat daerah mengikuti kegiatan ini melalui metode partisipatif, diskusi, studi kasus, hingga penyusunan rencana aksi penerapan literasi digital di unit kerja masing-masing.
Program ini diharapkan dapat mempercepat integrasi sistem layanan berbasis elektronik serta mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui birokrasi cerdas, efektif, dan inovatif. (red/foto:ist)
