Jakart, Nusaborneo.com – Polri mengerahkan 198 peserta didik dari sejumlah lembaga pendidikan kepolisian untuk melakukan edukasi kepada masyarakat di wilayah yang menjadi prioritas pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Para peserta didik dari SIP/Setukpa, Sespimma, dan mahasiswa S2 STIK tersebut ditempatkan di empat wilayah, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan.
Rinciannya, sebanyak 103 personel ditugaskan ke Polda Kalimantan Barat, 48 personel ke Polda Kalimantan Tengah, 10 personel ke Polda Kalimantan Timur, dan 37 personel ke Polda Sumatera Selatan.
Penugasan itu diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla melalui pendekatan langsung kepada masyarakat.
Di lapangan, personel berkoordinasi dengan jajaran Polda, Polres, hingga Bhabinkamtibmas. Mereka memberikan penyuluhan dan berdialog dengan warga mengenai risiko pembakaran lahan serta dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak menggunakan api saat membuka atau membersihkan lahan.
Karo Penmas Polri mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pencegahan karhutla sejak dini.
“Dari total 403 peserta didik, sebanyak 198 personel telah diberangkatkan ke lokasi prioritas. Mereka bertugas memberikan penyuluhan dan membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan karhutla dilakukan sejak dari hulu,” ujar Karo Penmas Polri.
Menurut dia, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi. Kesadaran masyarakat perlu dibangun agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal.
“Karhutla tidak bisa menunggu. Kesadaran masyarakat harus dibangun sebelum api muncul. Karena itu, peserta didik hadir langsung di tengah masyarakat untuk mengingatkan agar pembukaan lahan tidak dilakukan dengan cara membakar,” katanya.
Edukasi Digencarkan di Katingan
Kalimantan Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat penguatan kegiatan penyuluhan. Personel Polri bersama jajaran kewilayahan memberikan pembinaan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Katingan.
Kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan pemahaman warga mengenai risiko pembakaran lahan serta dampak yang dapat ditimbulkan apabila api tidak terkendali.
Selain penyuluhan, personel di lapangan tetap melakukan pemantauan dan deteksi dini terhadap potensi titik api. Apabila terjadi kebakaran, penanganan dan pemadaman dilakukan sesuai kondisi di lapangan.
Polri juga mengingatkan bahwa tindakan pembakaran hutan dan lahan dapat diproses secara hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, upaya penanganan karhutla dilakukan melalui beberapa pendekatan, mulai dari pencegahan, edukasi, pemantauan, penanganan dan pemadaman, hingga penegakan hukum.
Polri berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi turut berperan dalam mencegah kebakaran. Warga diminta segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran atau aktivitas yang berisiko memicu karhutla.
Sebanyak 198 peserta didik yang telah diberangkatkan merupakan bagian dari rencana penugasan total 403 peserta didik ke sejumlah wilayah prioritas.
Melalui kegiatan tersebut, Polri berupaya menekan risiko karhutla dengan membangun kesadaran masyarakat sebelum munculnya api. (red)
