Rakor yang berlangsung di Balai Antang, Muara Teweh, tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Shalahuddin, didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan dan Sekretaris Daerah Drs. Muhlis.
Dalam arahannya, Shalahuddin menyebut kedua permasalahan itu sebagai “pekerjaan rumah strategis” yang harus segera ditangani oleh seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Opini BPK kita turun dari WTP menjadi WDP, dan nilai MCSP masih rendah. Dua indikator ini tidak bisa kita anggap remeh. Harus ada langkah konkret untuk memperbaikinya,” tegasnya.
Untuk menyikapi penurunan opini BPK, Bupati berencana melakukan koordinasi langsung ke BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Ia menyatakan akan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait, mulai dari Badan Keuangan, Bagian Tata Usaha, hingga Bidang Perizinan dan Pengelolaan Aset.
“Kita ingin mendapatkan bimbingan langsung. Di mana letak kekurangannya, itu yang harus kita perbaiki. Target kita jelas, tahun depan kita harus kembali meraih WTP,” ujar Shalahuddin.
Menurutnya, opini BPK bukan sekadar laporan teknis, namun menjadi ukuran transparansi, akuntabilitas, dan integritas tata kelola pemerintahan daerah.
Selain opini keuangan, Bupati juga menyoroti rendahnya capaian MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Corruption Prevention). Meski mengalami sedikit peningkatan, nilai MCSP Barito Utara baru berada di angka 34, jauh di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 63.
“Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sistem pengawasan internal belum berjalan optimal. Pencegahan korupsi harus menjadi fokus setiap perangkat daerah,” katanya.
Ia menekankan bahwa komitmen bersama adalah kunci. Menurut Shalahuddin, contoh nyata keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa peningkatan MCSP sepenuhnya bergantung pada keseriusan birokrasi dalam menjalankan reformasi dan menjaga kebersihan pengelolaan anggaran.
Di akhir sambutannya, Bupati meminta seluruh camat, pimpinan perangkat daerah, serta ASN untuk bekerja lebih disiplin dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Kita harus bergerak cepat. Pemerintahan yang transparan dan dipercaya publik hanya bisa diwujudkan dengan kerja sama seluruh jajaran,” tutupnya.
Rakor tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekda, seluruh camat, kepala perangkat daerah, serta pejabat struktural pemerintah Kabupaten Barito Utara. (Red)
