Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Kota Palangka Raya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) pada Senin (7/7/2025), bertempat di Ruang Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya.
Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, dan dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), perangkat daerah, perbankan/BUMD, camat, Koordinator Puskesos, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Achmad Zaini menekankan bahwa kemiskinan adalah persoalan multidimensional yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan sektoral atau bantuan langsung semata.
“Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi aktif dari masyarakat, dunia usaha, dan semua pemangku kepentingan,” ujarnya.
Amanat Konstitusi dan Inovasi Lokal
Ia mengingatkan bahwa Pasal 34 UUD 1945 menjadi dasar moral dan hukum dalam menjalankan program perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.
Achmad Zaini juga menyoroti pentingnya inovasi dan pendekatan lokal dalam penyusunan program. Menurutnya, strategi penanggulangan kemiskinan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah, potensi ekonomi lokal, dan akses pembangunan yang masih belum merata.
“Intervensi kebijakan harus relevan dengan kebutuhan riil masyarakat agar dampaknya langsung dirasakan dan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” jelasnya.
Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci
Wakil Wali Kota juga menegaskan perlunya koordinasi dan sinergi antarlembaga secara berkelanjutan. Menurutnya, penanganan kemiskinan yang efektif membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan program yang lintas sektor, lintas wilayah, dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Diperlukan strategi bersama yang konsisten agar program yang ada benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” tutup Zaini. (Mda).
