Palangka Raya, Nusa Borneo – Sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN ditunjuk sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting dan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/77/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024, Perwakilan BKKBN berada pada posisi Sekretariat Pelaksana Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting Kepala BKKBN melakukan tugas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Provinsi Kalimantan Tengah.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Kalteng dr. Jeanny Yola Winokan, MAP saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan di Ruang Rapat Peteng Karuhei II Kantor Walikota Palangka Raya Jl. Cilik Riwut Km. 5 Palangka Raya.
Kegiatan ini dibuka oleh Walikota Palangka Raya Fairid Naparin yang diwakili oleh Wakil Walikota Palangka Raya Hj. Umi Mastikah, Selasa (23/5/23) pagi.
Lebih lanjut Ibu dr. Jeanny mengatakan ” Penanganan stunting ini dapat diibaratkan sebuah pertempuran dan komitmen pemerintah saat ini adalah menempatkan stunting sebagai musuh yang harus dikalahkan ” Ungkapnya
Sementara itu saat menyampaikan sambutan pembukaan, Ibu Hj. Umi Mastikah mengharapkan bahwa Palangka Raya sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah harus bisa menjadi tolok ukur/inspirasi bagi kabupaten lain di kalimantan tengah dalam upaya percepatan penurunan stunting.(red)
STUNTING SEBAGAI MUSUH DI KALIMANTAN TENGAH HARUS DIKALAHKAN
