Samarinda, Nusaborneo.com – Di tengah pesatnya pembangunan Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga sekaligus lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), pelayanan pertanahan dinilai harus mampu bergerak lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal itu ditekankan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan saat berkunjung ke Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jumat (12/6/2026).
Dalam arahannya kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur dan kantor pertanahan kabupaten/kota se-Kaltim, Ossy menegaskan bahwa ATR/BPN harus hadir sebagai bagian dari solusi atas berbagai tantangan pembangunan dan investasi yang berkembang di daerah tersebut.
Menurutnya, status Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN membuat wilayah ini menjadi sorotan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat luas. Karena itu, pelayanan pertanahan dituntut mampu memberikan kepastian dan kemudahan bagi warga.
“Kepercayaan masyarakat harus terus dijaga melalui pelayanan yang cepat, mudah, dan memberikan kepastian,” kata Ossy.
Ia mengingatkan bahwa sebagian besar tugas Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, kualitas layanan menjadi ukuran utama yang dirasakan masyarakat saat mengurus berbagai keperluan pertanahan.
Ossy pun meminta seluruh jajaran terus melakukan pembenahan dan menghadirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Menurutnya, masih banyak ruang yang dapat diperbaiki agar layanan semakin efektif dan mudah diakses masyarakat.
Usai memberikan arahan, Ossy didampingi Kepala Kanwil BPN Kalimantan Timur Shamy Ardian dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Ceto Subagiyo meninjau langsung area pelayanan. Ia menyempatkan diri berdialog dengan warga yang sedang mengurus dokumen pertanahan di loket.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy mengajak masyarakat untuk tidak ragu datang langsung ke kantor pertanahan apabila menghadapi persoalan terkait tanah. Menurutnya, komunikasi secara langsung akan membantu penyelesaian masalah menjadi lebih jelas dan cepat.
“Kalau ada persoalan pertanahan, silakan datang langsung ke kantor agar bisa dibahas dan dipahami bersama tanpa perantara,” ujarnya kepada para pemohon.
Kunjungan itu juga diwarnai penyerahan 15 sertipikat tanah kepada masyarakat. Sertipikat yang dibagikan terdiri dari hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta sertipikat tanah wakaf yang telah selesai diproses.
Bagi sebagian warga yang menerima dokumen tersebut, sertipikat bukan sekadar lembar legalitas, melainkan jaminan kepastian hak atas tanah yang telah lama dinantikan. Di tengah geliat pembangunan Kalimantan Timur, kepastian hukum atas tanah dinilai menjadi salah satu fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat. (red/foto:ist)
