Palangka Raya, Nusaborneo.com – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya, Amos Adam Residul, menekankan pentingnya pendekatan yang menyeluruh dan berbasis data dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palangka Raya 2025, yang digelar di Ruang Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (7/7/2025).
Dalam forum tersebut, Amos mengungkapkan bahwa meskipun angka kemiskinan di Palangka Raya tergolong rendah, yakni 3,52 persen atau sekitar 10,7 ribu jiwa berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, tantangan yang dihadapi tetap kompleks.
“Jumlah ini termasuk yang terendah di Kalimantan Tengah, bahkan nasional. Namun demikian, penanggulangan kemiskinan tidak bisa berhenti hanya karena angka terlihat kecil. Tantangannya multidimensi dan memerlukan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Amos menjelaskan, tantangan terbesar justru terletak pada aspek sumber daya manusia. Data BPS menunjukkan sekitar 54 persen penduduk miskin hanya berpendidikan lulusan SD dan SMP. Kondisi ini berdampak pada rendahnya daya saing mereka dalam pasar kerja.
“Persoalan kemiskinan tidak bisa dilihat dari satu sisi. Ini soal pendidikan, keterampilan, akses terhadap layanan dasar, hingga perilaku sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus menyeluruh dan terintegrasi,” jelas Amos.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan keterampilan sebagai bekal bagi angkatan kerja. Banyak warga miskin kesulitan menembus pasar kerja karena tidak memiliki keahlian yang sesuai kebutuhan industri. Tak sedikit pula yang terkendala oleh rendahnya motivasi kerja.
Lebih lanjut, Amos menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dan mutakhir dalam perumusan kebijakan. “BPS siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyediakan data dan analisis akurat sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Ia berharap, Rakor ini menjadi momentum awal untuk memperkuat sinergi dan menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih konkret dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus ambil peran aktif,” pungkas Amos. (Mda)
