Muara Teweh, Nusaborneo.com – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Barito Utara menyampaikan sikap akhir terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dengan menyoroti berbagai aspek kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pertanian. Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Barito Utara, H. Tajeri, dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (1/12/2025).
Dalam paparannya, Tajeri menegaskan bahwa porsi belanja infrastruktur tahun 2026 mencapai Rp1,714 triliun atau 52,664 persen dari total belanja daerah. Anggaran ini akan diarahkan pada pembangunan jalan, jembatan, sistem air bersih, fasilitas kesehatan, serta sarana pendidikan di berbagai wilayah.
Namun ia mengingatkan agar pengawasan pelaksanaan proyek harus diperketat. “Anggaran besar tanpa kontrol yang memadai berpotensi menimbulkan temuan seperti kekurangan volume pekerjaan,” ujarnya di hadapan peserta rapat.
F-KIR juga menekankan pentingnya perbaikan sektor pendidikan. H. Tajeri menyebut, masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar pelayanan, mulai dari kerusakan ruang kelas, kurangnya fasilitas belajar, hingga sarana pendukung seperti WC dan rumah guru yang tidak layak huni.
Temuan lapangan turut ia singgung, salah satunya sekolah yang hanya beraktivitas selama dua jam dalam sehari. “Jika jam belajar sesingkat itu, bagaimana kualitas generasi kita dapat bersaing?” tegasnya.
Selain pendidikan, pelayanan kesehatan juga menjadi isu utama. Menurut Tajeri, masih terdapat Puskesmas tanpa dokter, tenaga medis terbatas, hingga fasilitas kesehatan yang dinilai tidak memadai, termasuk ruang kerja tanpa pendingin ruangan.
Ia juga menyoroti Pustu yang jarang beroperasi dan meminta Pemkab melakukan penertiban serta evaluasi kinerja. F-KIR bahkan mendorong adanya program pengembangan dokter umum menjadi dokter spesialis dengan perjanjian kerja khusus untuk memperkuat pelayanan kesehatan daerah.
Terkait pembangunan fisik, Tajeri menyampaikan keluhan masyarakat mengenai jalan rusak dan jembatan yang belum tersentuh perbaikan. Ia menyebut beberapa usulan yang telah disampaikan ke dinas PUPR tidak direspons cepat. “Fakta di lapangan masih kita temukan kerusakan yang belum ditangani,” ujarnya.
Di sektor pertanian, anggota F-KIR itu menyoroti kelangkaan pupuk dan tingginya harga, serta kebutuhan bibit sawit dan palawija bagi petani desa.
Ia juga mempertanyakan keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) yang masih belum beroperasi meski telah menghabiskan anggaran dan didukung regulasi. Tajeri menilai RPH harus segera difungsikan agar memberi nilai tambah dan meningkatkan PAD.
Di akhir penyampaian pendapat, Fraksi KIR menekankan agar APBD 2026 benar-benar dijalankan secara efektif, terukur, serta berpihak pada masyarakat.
“Harapan kami, manfaat anggaran bisa dirasakan nyata oleh seluruh warga Barito Utara,” tutupnya. (red)
