Muara Teweh, Nusaborneo.com – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) melalui juru bicaranya, H. Tajeri, melayangkan serangkaian kritik dan evaluasi dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Barito Utara Tahun Anggaran 2026. Tidak hanya menyoal pelayanan dasar dan infrastruktur, Tajeri secara khusus menyoroti sektor pendapatan daerah, tata kelola pariwisata, hingga kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Dalam rapat yang digelar Jumat pekan lalu tersebut, politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum menunjukkan kinerja optimal dalam mendukung peningkatan ekonomi dan pelayanan publik.
Salah satu sorotan kuat diarahkan ke Dinas Pariwisata. Menurut Tajeri, meski anggaran yang dialokasikan tidak sedikit, namun belum terukur dampaknya terhadap pendapatan daerah.
“Harusnya sektor ini bisa menjadi sumber PAD. Dana besar sudah terserap, tetapi objek wisata belum benar-benar dikelola maksimal,” ucapnya saat ditemui, Senin (1/12/2025).
Ia mendorong penyusunan strategi promosi dan pengelolaan destinasi wisata yang lebih agresif, agar sektor ini benar-benar memberikan nilai tambah ekonomi.
Selain pariwisata, F-KIR juga mengkritisi peran Bapenda dalam mengoptimalkan potensi PAD. Retribusi sarang burung walet, yang sudah memiliki payung hukum, disebut belum menghasilkan pemasukan signifikan.
“Pendataan dan penagihan harus lebih proaktif. Banyak potensi masih mengambang dan tidak tergarap,” tegas Tajeri.
Di bidang perumahan dan permukiman, ia menerima keluhan warga terkait ketidaktepatan sasaran program bedah rumah. Tajeri meminta evaluasi lebih mendalam terhadap verifikasi penerima bantuan.
“Ada rumah yang masih layak justru diperbaiki, sementara yang benar-benar tidak layak terabaikan. Ini tidak boleh berulang,” ujarnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada manajemen RSUD Muara Teweh. Tajeri menyebut masih sering muncul keluhan terkait ketersediaan obat dan lambannya pelayanan.
Bahkan, ia mengisahkan pengalaman pribadi saat membantu korban kecelakaan yang harus melewati pertanyaan soal administrasi sebelum mendapat tindakan medis.
“Darurat harusnya ditolong dulu, urusan pembayaran menyusul. Ini perlu pembenahan mendasar,” ujarnya menekankan.
Di perangkat desa, Tajeri menyebut masih sering menemukan kantor desa yang tidak beroperasi optimal saat kunjungan lapangan. Ia meminta Dinas PMD memberi pembinaan tegas agar pelayanan publik berjalan.
Terkait belum tercantumnya SILPA dalam Rancangan APBD akibat regulasi batas defisit yang belum terbit, Tajeri menilai komunikasi ke pemerintah pusat harus diperkuat agar penyusunan anggaran tidak terhambat.
Di akhir pandangan fraksi, F-KIR menyatakan menerima dan menyetujui pengesahan Raperda APBD Barito Utara 2026, dengan catatan tetap berpedoman pada regulasi dan asas efisiensi penggunaan anggaran.
Fraksi meminta pimpinan DPRD menindaklanjuti proses pengesahan agar APBD dapat segera dijalankan dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. (red)
