Sidoarjo, Nusaborneo.com – Pemerintah terus mendorong penataan aset keagamaan agar pembangunan fasilitas pendidikan berjalan aman dan memiliki kepastian hukum. Upaya tersebut ditandai dengan penyerahan dua sertipikat tanah wakaf kepada Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (11/12/2025).
Penyerahan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jonahar, yang hadir mewakili Menteri ATR/Kepala BPN. Sertipikat wakaf tersebut diterima langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoziny, KH Abdus Salam Mujib.
Jonahar menegaskan, sertipikat wakaf menjadi fondasi penting bagi kelancaran pembangunan fasilitas pesantren, khususnya dalam aspek legalitas dan ketertiban tata ruang. Dengan kepastian hukum atas tanah wakaf, proses pembangunan dapat dilaksanakan tanpa hambatan di kemudian hari.
“Melalui sertipikat wakaf ini, kami ingin memastikan pembangunan berjalan tertib, aman secara hukum, dan memberikan kepastian jangka panjang bagi pesantren. Harapannya, fasilitas yang dibangun dapat memberikan manfaat luas bagi santri dan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Penyerahan sertipikat tersebut dirangkaikan dengan kegiatan groundbreaking pembangunan kompleks baru Pesantren Al-Khoziny. Pembangunan dilakukan di atas lahan seluas 4.157 meter persegi di Jalan Siwalan Panji II, Buduran, yang berlokasi tidak jauh dari bangunan lama pesantren yang ambruk pada September 2025 lalu.
Proyek rekonstruksi mencakup pembangunan gedung asrama dan pendidikan setinggi lima lantai, serta pembangunan masjid empat lantai yang diharapkan menjadi pusat kegiatan ibadah dan pembelajaran santri.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Satgas Nasional Penataan Pembangunan Pesantren, Muhaimin Iskandar, yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa pembangunan Pesantren Al-Khoziny ditargetkan rampung pada Juni 2026. Ia menilai, proyek ini merupakan contoh konkret sinergi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan layak.
“Ini menjadi pengingat pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan agar pembangunan dilakukan secara terencana. Dengan begitu, risiko kecelakaan dapat dihindari dan rasa aman bagi para santri bisa terjamin,” kata Muhaimin.
Sementara itu, KH Abdus Salam Mujib menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian serta dukungan pemerintah terhadap pesantren yang dipimpinnya. Menurutnya, bantuan legalitas tanah wakaf dan dukungan pembangunan menjadi energi baru bagi keberlanjutan pendidikan di Al-Khoziny.
“Kami sangat bersyukur atas kepedulian pemerintah. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang masa depan santri dan keberlangsungan pendidikan pesantren,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen PPTR didampingi Sekretaris Ditjen PPTR Ariodilah Virgantara, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Asep Heri, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nursuliantoro. Acara juga dihadiri perwakilan kementerian terkait, pemerintah daerah, serta ratusan santri dan alumni Pondok Pesantren Al-Khoziny. (red/foto: ist)
