Palu, Nusaborneo.com – Upaya percepatan legalisasi aset tanah di Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga 2026, hampir 50 persen bidang tanah di wilayah tersebut tercatat telah terdaftar dan memiliki sertipikat resmi.
Capaian itu disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan saat menyerahkan sejumlah sertipikat di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Minggu (10/5/2026).
Menurutnya, peningkatan jumlah tanah yang telah tersertipikasi menjadi indikator pertumbuhan daerah yang terus bergerak maju, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
“Ini menunjukkan Sulawesi Tengah adalah provinsi yang terus berkembang. Kebutuhan layanan pertanahan juga semakin meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah,” ujarnya di hadapan jajaran Kanwil BPN Sulteng.
Dalam kegiatan tersebut, Wamen ATR/BPN menyerahkan 13 sertipikat yang meliputi Sertipikat Hak Pakai, Hak Guna Bangunan (HGB), sertipikat tanah wakaf, hingga sertipikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sertipikat diberikan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat penerima manfaat.
Selain menyoroti capaian sertipikasi, Ossy juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pelayanan pertanahan. Ia menegaskan percepatan layanan tidak boleh mengabaikan akurasi data yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di masa mendatang.
“Jangan hanya mengejar target angka, tetapi meninggalkan persoalan baru. Cepat itu penting, tetapi ketelitian tetap harus diutamakan,” tegasnya.
Ia turut memberikan apresiasi kepada jajaran Kanwil BPN Sulawesi Tengah yang dinilai tetap konsisten memberikan pelayanan di tengah tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur di sejumlah daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Naim beserta jajaran dan para Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. (red/foto:ist)
