Palangka Raya, Nusaborneo.com – Upaya memperkuat pencegahan dan penanganan konflik pertanahan terus dilakukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satunya melalui kegiatan pembinaan yang menghadirkan langsung narasumber dari Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPN Kalteng, Jalan William AS, Kota Palangka Raya, Selasa (23/12/2025) ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi dinamika persoalan pertanahan yang kerap berkembang di daerah.
Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Hubungan Kelembagaan, Rachmad Nugroho, S.H., dalam paparannya menekankan pentingnya pendekatan pencegahan sebagai kunci utama dalam meminimalisir potensi konflik pertanahan. Menurutnya, penguatan hubungan kelembagaan lintas sektor harus terus dibangun agar setiap permasalahan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
“Konflik pertanahan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan sinergi antarinstansi, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. Pencegahan harus menjadi prioritas sebelum konflik berkembang lebih luas,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. H. Jamaluddin, S.H., M.H., selaku Fungsional Penata Pertanahan Ahli Madya, menyampaikan materi terkait aspek teknis dan kebijakan penanganan konflik pertanahan di lapangan. Ia menjelaskan mekanisme penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan sesuai regulasi yang berlaku.
Melalui pembinaan ini, diharapkan jajaran BPN Kalteng memiliki pemahaman yang komprehensif serta mampu memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat. (red/foto:ist)
