Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman api. Keselamatan warga, kesehatan masyarakat, hingga pemenuhan hak pendidikan anak-anak yang terdampak kabut asap harus menjadi perhatian utama.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dalam Rapat Koordinasi Penanganan Peristiwa Karhutla bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (11/11/2026).
Pesan Gubernur disampaikan melalui sambutan tertulis yang dibacakan Plt Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Farid Wajdi.
Dalam sambutannya, Agustiar menekankan penanganan karhutla membutuhkan keseriusan dan kerja bersama seluruh pihak. Menurutnya, persoalan karhutla bukan sekadar urusan api dan lahan yang terbakar, melainkan juga menyangkut kehidupan masyarakat yang harus tetap terlindungi.
Karena itu, Pemprov Kalteng terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, TNI-Polri, Manggala Agni, relawan, dunia usaha, hingga masyarakat.
Kolaborasi tersebut dilakukan mulai dari edukasi, mitigasi, pencegahan, sampai penanganan ketika kebakaran terjadi.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat. Di antaranya penyediaan rumah oksigen, pembagian masker dan vitamin, serta bantuan air bersih dan bahan pangan bagi warga terdampak.
Sektor pendidikan turut menjadi perhatian. Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) disiapkan sebagai langkah perlindungan bagi para pelajar agar tidak harus beraktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk.
“Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari banyaknya titik api yang dipadamkan atau luasnya lahan yang terbakar, tetapi juga dari upaya maksimal memastikan perlindungan seluruh masyarakat dan kelestarian lingkungan,” demikian pesan Agustiar dalam sambutan tersebut.
Sementara itu, Komisioner Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM RI, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan kedatangan pihaknya bertujuan menggali informasi mengenai langkah pemerintah dalam mencegah, menangani, hingga memulihkan dampak karhutla di Kalimantan Tengah.
Komnas HAM memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak masyarakat, terutama hak atas kesehatan dan pendidikan selama bencana kabut asap berlangsung.
Kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia (lansia) juga menjadi perhatian khusus. Selain itu, dampak karhutla terhadap masyarakat yang kehilangan kesempatan bekerja turut menjadi hal yang ingin didalami.
Tidak hanya persoalan kesehatan dan ekonomi, Komnas HAM juga menyoroti langkah penegakan hukum, penanganan korban, serta perlindungan bagi masyarakat yang menyampaikan kritik terkait penanganan karhutla.
Pemprov Kalteng menyambut baik kunjungan tersebut. Berbagai masukan, evaluasi, dan rekomendasi dari Komnas HAM diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan sekaligus memperkuat langkah penanganan karhutla ke depan.
Pertemuan ini menjadi pengingat bahwa dampak karhutla tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Ada masyarakat yang harus tetap mendapatkan udara bersih, anak-anak yang perlu memperoleh pendidikan, serta keluarga yang membutuhkan perlindungan dan bantuan untuk kembali menjalani aktivitas sehari-hari. (red)
