Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemrov Kalteng) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah melalui kegiatan Sosialisasi dan Rapat Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut digelar di Aula Betang Hapakat Lantai 4 Kantor Perwakilan BI Kalteng, Selasa (3/2/2026).
Agenda ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelaporan kinerja TPID Tahun 2025 agar selaras dengan pedoman nasional, berbasis data yang valid, serta mampu menggambarkan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengendalian inflasi merupakan faktor kunci dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
Menurut Leonard, dinamika global seperti ketidakpastian harga komoditas, perubahan iklim, hingga kondisi geopolitik turut memberikan tekanan terhadap inflasi daerah. Oleh karena itu, TPID dituntut untuk bekerja lebih adaptif dan responsif melalui kolaborasi yang solid antarwilayah.
“Sinergi antar-TPID di Kalimantan Tengah sangat penting, terutama dalam pengendalian inflasi sektor strategis seperti pangan, transportasi, dan energi. Laporan kinerja bukan hanya formalitas, tetapi menjadi alat evaluasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif,” ujarnya.
Leonard menambahkan, melalui asistensi ini diharapkan laporan TPID dapat disusun secara lebih komprehensif, disertai analisis mendalam dan inovasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan pengendalian inflasi di daerah.
Ia juga mengingatkan agar implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terus diperkuat pada tahun 2026, antara lain melalui pelaksanaan operasi pasar, peningkatan produksi pangan lokal, serta optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah yang memiliki surplus komoditas.
Sementara itu, Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Adi Nugroho, menegaskan bahwa inflasi yang terkendali merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ia mengungkapkan bahwa inflasi Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar 3,13 persen, masih berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen. Meski demikian, upaya pengendalian tetap harus diperkuat agar inflasi tetap stabil ke depan.
“Kegiatan ini menjadi rangkuman dari seluruh upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan selama tahun 2025. Kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan,” jelas Adi.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kualitas laporan kinerja TPID sangat menentukan, mengingat laporan tersebut menjadi bahan evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) sekaligus penilaian dalam ajang TPID Award tingkat nasional.
Kegiatan ini diikuti oleh Plt. Sekda Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, Staf Ahli Gubernur Yuas Elko, Analis Kebijakan Ahli Muda Kemenko Perekonomian RI Devi Setyorini, Penelaah Teknis Kebijakan Kemendagri Nadya Amelia Risky Mustofa yang hadir secara daring, Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Muhammad Handri Imansyah, jajaran perangkat daerah Pemprov Kalteng, serta perwakilan TPID provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. (red/am)
