Kuala Kapuas, Nusaborneo.com – Wakil Bupati Kapuas, Dodo, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kapuas yang digelar di Gedung MPP Kapuas, Jalan Jepang, Rabu (11/2/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kapuas Usis I Sangkai, Kepala Dinas PMPTSP Kapuas Teguh Yunianto, jajaran kepala perangkat daerah, perwakilan BUMN/BUMD, serta undangan lainnya.
Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara instansi vertikal, perangkat daerah, serta badan usaha milik negara dan daerah dalam mendukung optimalisasi pelayanan di MPP Kapuas.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dodo menegaskan pentingnya membangun sinergi dan integrasi layanan agar kehadiran MPP benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen menghadirkan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima.
“Melalui MPP, kita ingin menghadirkan wajah birokrasi yang modern, responsif, dan mengedepankan prinsip The New Public Service. Negara harus benar-benar hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pembentukan dan pengelolaan MPP bukan sekadar penyatuan layanan dalam satu gedung, melainkan proses perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur. Dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh jajaran, mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana, agar transformasi pelayanan publik dapat berjalan optimal.
Ia menekankan bahwa keberhasilan MPP sangat bergantung pada semangat perubahan kolektif. “Perubahan tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Jika seluruh ASN melayani dengan sepenuh hati, masyarakat akan merasakan langsung kualitas pelayanan yang luar biasa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dodo berharap keberadaan MPP mampu menjawab harapan masyarakat terhadap kemudahan perizinan dan percepatan layanan. Hal tersebut dinilai akan berdampak positif terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, baik pada sektor usaha mikro maupun skala makro.
Selain itu, MPP juga diharapkan menjadi ruang pembelajaran bersama dalam menghilangkan ego sektoral antarinstansi. Dengan kolaborasi yang kuat, pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berbasis teknologi.
“MPP harus menjadi inkubator inovasi pelayanan dan wahana lahirnya ASN yang profesional, berintegritas, serta memiliki jiwa hospitality dalam melayani masyarakat,” pungkasnya. (red/hp)
