DPRD Kalteng

Di Tengah Penghematan, Harapan PPPK Diminta Tetap Dijaga

×

Di Tengah Penghematan, Harapan PPPK Diminta Tetap Dijaga

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin.

Palangka Raya, Nusaborneo.com – Di balik wacana efisiensi anggaran yang tengah digencarkan, ada harapan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ikut bergantung. DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan agar langkah penghematan tidak mengorbankan mereka yang selama ini berada di garis depan pelayanan publik.

Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menilai PPPK bukan sekadar bagian dari struktur birokrasi, melainkan wajah nyata pelayanan kepada masyarakat. Guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis lainnya, menurutnya, telah menjadi tulang punggung yang menjaga roda pemerintahan tetap berjalan.

“Efisiensi memang perlu, tapi jangan sampai menyentuh mereka yang justru paling dekat dengan masyarakat. PPPK sudah membuktikan kontribusinya,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Ia mengingatkan, kebijakan penghematan seharusnya diarahkan pada pos anggaran yang tidak berdampak langsung pada pelayanan. Kegiatan seremonial atau perjalanan dinas yang tidak mendesak dinilai masih bisa ditekan tanpa menimbulkan gejolak sosial.

Lebih dari sekadar angka dalam laporan keuangan, Muhajirin menekankan bahwa setiap keputusan anggaran memiliki dampak nyata bagi kehidupan banyak orang. Jika tidak dihitung secara matang, efisiensi justru bisa menimbulkan ketidakpastian bagi para PPPK yang menggantungkan penghasilan dari kontrak kerja mereka.

“Jangan sampai kebijakan yang terburu-buru malah menciptakan keresahan. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal keberlangsungan hidup dan rasa aman para pekerja,” tambahnya.

DPRD pun mendorong pemerintah daerah untuk melakukan kajian menyeluruh sebelum menetapkan kebijakan. Keseimbangan antara penghematan dan perlindungan tenaga kerja dinilai menjadi kunci agar roda pemerintahan tetap berjalan tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan.

Dengan nada optimis, Muhajirin percaya pemerintah provinsi mampu mengambil langkah bijak. DPRD, katanya, akan terus mengawal agar setiap kebijakan tetap berpihak pada masyarakat, termasuk mereka yang selama ini bekerja tanpa banyak sorotan.

“PPPK bukan sekadar angka dalam anggaran. Mereka adalah orang-orang yang setiap hari hadir untuk masyarakat. Itu yang harus kita jaga,” pungkasnya. (Red/yd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *