Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Salah satunya melalui sinergi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED), yang digelar di Aula Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur, Jumat (24/04/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Darliansjah yang mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Linae Victoria Aden. Hadir pula sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari unsur perbankan, Bank Indonesia, Kamar Dagang dan Industri, hingga jajaran perangkat daerah terkait.
FGD ini menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, pelaku usaha, serta off-taker guna membangun ekosistem ekonomi yang saling terhubung. Fokus utamanya adalah memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah Primandanu Febriyan Aziz mengatakan, pertumbuhan ekonomi Kalteng yang mencapai sekitar 4,8 persen pada akhir 2025 perlu terus dijaga melalui inovasi, khususnya pada sektor UMKM yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah.
Ia mengungkapkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Tengah hingga awal April 2026 telah menembus lebih dari Rp821 miliar, dengan Kota Palangka Raya mencatat penyaluran tertinggi.
“Yang kami garis bawahi di sini adalah bagaimana sektor jasa keuangan bisa berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, dalam sambutan Pj. Sekda yang dibacakan Darliansjah, disampaikan bahwa perekonomian Kalimantan Tengah memang menunjukkan tren positif. Namun, struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dinilai belum sepenuhnya memberikan nilai tambah optimal bagi masyarakat.
Menurutnya, masih banyak pelaku usaha dan petani yang menghadapi keterbatasan akses pembiayaan serta kepastian pasar. Karena itu, forum ini diharapkan melahirkan solusi nyata dan langkah strategis bersama.
“Melalui FGD ini, kami berharap lahir langkah konkret untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat kemitraan usaha, dan mendorong pengembangan produk unggulan daerah agar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (red)
