Palangka Raya, Nusaborneo.com – Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara daring dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (27/4/2026).
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, ini tidak hanya membahas kondisi inflasi terkini, tetapi juga menyentuh isu yang dekat dengan keseharian masyarakat, ketersediaan bahan pangan dan kelancaran distribusinya.
Dalam forum tersebut, Yuas menyoroti bahwa naik-turunnya harga di daerah sangat bergantung pada pasokan, terutama untuk komoditas yang masih didatangkan dari luar Kalimantan Tengah. Ketika distribusi terganggu, dampaknya langsung terasa di pasar dan dapur masyarakat.
“Ketergantungan pada pasokan dari luar daerah membuat harga mudah berfluktuasi. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” ujarnya.
Beberapa komoditas seperti cabai, bawang, dan beras disebut masih menjadi penyumbang utama inflasi. Kenaikan harga yang terjadi secara berkala dinilai perlu penanganan serius agar tidak membebani masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Lebih dari itu, Yuas menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antar daerah, terutama dengan wilayah penghasil. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi kunci agar pasokan tetap terjaga dan tidak bergantung pada satu jalur distribusi saja.
“Kerja sama antar daerah perlu terus diperluas. Dengan begitu, pasokan bisa lebih terjamin dan harga lebih stabil,” tambahnya.
Selain isu inflasi, rakor ini juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, termasuk tantangan di lapangan seperti ketersediaan lahan dan percepatan perizinan. Tak kalah penting, sosialisasi jaminan produk halal turut dibahas guna mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM, lebih siap dalam memenuhi standar sertifikasi halal.
Melalui rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, tidak hanya dalam mengendalikan inflasi, tetapi juga dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik serta mendorong pembangunan yang lebih merata. (Red/am)
