Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (27/4/2026).
Kerja sama tersebut difokuskan pada peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Kalimantan Tengah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kelestarian ekosistem perairan.
Kepala Dislutkan Kalteng, Sri Widanarni, mengatakan penandatanganan kerja sama ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan sebagai aset penting daerah.
Menurutnya, pengawasan yang kuat dibutuhkan agar pemanfaatan sumber daya laut hingga 12 mil dapat berjalan sesuai aturan, sekaligus meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha perikanan.
“Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas pengawasan serta mendorong pelaku usaha agar mematuhi ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen PSDKP-KKP, Saiful Umam, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan responsif terhadap potensi pelanggaran.
Ia menyebut pertukaran data, koordinasi intensif, serta rencana aksi yang komprehensif menjadi kunci agar pengawasan dapat berjalan optimal.
“Sinergi antarinstansi harus terus diperkuat agar setiap potensi pelanggaran bisa ditangani cepat dan tepat,” tegasnya.
Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penanganan pelanggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi regulasi, pertukaran data dan informasi, pemanfaatan sarana-prasarana, hingga dukungan teknis lainnya.
Kepala Bidang PSDKP Dislutkan Kalteng, Flederyck, menambahkan kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menjaga keberlanjutan sumber daya perairan, tetapi juga memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.
Langkah tersebut sejalan dengan visi pembangunan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran yang menitikberatkan pada sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan, berkeadilan, serta berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. (red)
