Palangka Raya, Nusaborneo.com – Peringatan Hari Buruh Internasional atau Hari Buruh Internasional dimanfaatkan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh, untuk menyoroti sejumlah isu strategis ketenagakerjaan di daerah.
Menurutnya, persoalan upah layak masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama di tengah perubahan ekonomi yang terus berlangsung. Ia menilai, kebijakan pengupahan tidak cukup hanya berpatokan pada standar minimum, tetapi juga harus mampu mencerminkan kebutuhan hidup pekerja secara lebih realistis.
“Harapannya, kebijakan pengupahan bisa semakin selaras dengan kebutuhan riil para pekerja,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Selain isu upah, ia juga menekankan pentingnya memperluas perlindungan tenaga kerja. Akses terhadap jaminan sosial dinilai harus terus ditingkatkan agar dapat menjangkau seluruh lapisan pekerja, terutama mereka yang berada di sektor rentan.
Tak kalah penting, ia mendorong terbangunnya komunikasi yang lebih intensif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah. Menurutnya, hubungan industrial yang terbuka dan harmonis menjadi fondasi utama dalam menciptakan stabilitas dunia kerja.
“Kolaborasi yang kuat antar pihak akan berdampak pada peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan pekerja,” tambahnya.
Ia juga memandang momentum May Day sebagai ruang refleksi bersama terhadap berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang telah berjalan. Evaluasi tersebut diharapkan mampu melahirkan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan ke depan.
Di sisi lain, ia mengapresiasi kontribusi para pekerja dalam mendorong pembangunan daerah. Kontribusi tersebut, menurutnya, perlu diimbangi dengan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan.
Ke depan, ia berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat terus menghadirkan kebijakan yang konstruktif, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar pekerja di Kalimantan Tengah. (red/yd)
