Palangka Raya, Nusaborneo.com – Aksi warga dan sopir angkutan menambal jalan rusak di ruas Jalan Trans Kalimantan, Desa Hajak, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mendapat sorotan dari DPRD Kalteng. Legislator menilai aksi swadaya itu menjadi tanda kerusakan jalan nasional sudah mendesak untuk segera ditangani pemerintah pusat.
Anggota DPRD Kalteng Dapil IV, Purdiono, mengatakan kondisi jalan nasional di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah memang masih memprihatinkan, khususnya di kawasan DAS Barito.
“Keprihatinan ini bukan hanya di Barito Utara. Masih banyak jalan nasional yang kondisinya belum maksimal untuk dilalui masyarakat,” kata Purdiono, Selasa (2/6/2026).
Sebelumnya, video warga memperbaiki jalan berlubang di Kilometer 20 Muara Teweh viral di media sosial. Dalam video itu, warga bersama sopir angkutan bergotong royong menimbun lubang di jalan karena dinilai membahayakan pengguna jalan.
Aksi tersebut dikenal dengan sebutan “Rakyat Bantu Rakyat” lantaran perbaikan dilakukan secara mandiri sambil menunggu penanganan permanen dari pemerintah.
Menurut Purdiono, persoalan jalan nasional saat ini bukan hanya soal kualitas jalan yang rusak, tetapi juga kapasitas jalan yang dinilai sudah tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah kendaraan.
“Jalan nasional sekarang bukan hanya perlu ditingkatkan kualitasnya, tapi juga kapasitasnya harus diperbesar karena volume kendaraan terus meningkat,” ujarnya.
Ia pun meminta pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah agar memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan yang menjadi jalur utama transportasi masyarakat dan distribusi barang tersebut.
Selain itu, Purdiono turut menyoroti aktivitas perusahaan besar swasta (PBS) di sektor perkebunan dan pertambangan yang menggunakan ruas jalan nasional.
Menurutnya, perlu aturan yang tegas agar perusahaan ikut bertanggung jawab apabila aktivitas kendaraan operasional mereka turut menyebabkan kerusakan jalan.
“Kalau memang banyak dilalui kendaraan perusahaan tambang maupun sawit, harus ada aturan yang jelas. Jangan sampai menggunakan jalan, tapi tidak ikut bertanggung jawab saat rusak,” tegasnya.
Ia menilai masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan apabila kerusakan jalan terus terjadi tanpa solusi yang jelas dari pemerintah.
Karena itu, DPRD Kalteng berkomitmen terus menyuarakan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur di daerah penghasil sumber daya alam mendapat perhatian lebih serius. (red)
