Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mewujudkan daerah yang bebas dari praktik korupsi.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin saat menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI (Berani Berantas Korupsi) di Aula Hapakat Jaya, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (3/6/2026).
Fairid mengatakan, pembangunan budaya antikorupsi tidak hanya berkaitan dengan pembenahan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan mewujudkan kota antikorupsi membutuhkan komitmen seluruh unsur pemerintahan untuk menjalankan tugas secara terbuka, profesional, dan bertanggung jawab.
“Kami berkomitmen membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Fairid.
Dalam kegiatan tersebut, Fairid hadir didampingi Wakil Wali Kota Palangka Raya Zaini. Keduanya menegaskan dukungan terhadap berbagai program pencegahan korupsi yang terus didorong pemerintah pusat maupun daerah.
Bimtek Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI sendiri menjadi salah satu upaya memperkuat integritas aparatur pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Palangka Raya berharap dapat semakin memperkuat sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan guna mendukung terwujudnya Palangka Raya sebagai kota yang bersih dan berintegritas. (Red)
