Palangka Raya, Nusaborneo.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Maryani Sabran, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dunia usaha dalam mempercepat penanganan jalan nasional yang rusak di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.
Sorotan tersebut muncul setelah adanya aksi swadaya masyarakat Desa Hajak, Kabupaten Barito Utara, yang melakukan perbaikan jalan secara mandiri akibat kondisi ruas jalan yang dinilai rusak dan mengganggu aktivitas warga.
Maryani menyebutkan, kewenangan penanganan jalan nasional berada di bawah pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah dinilai tetap memiliki peran strategis melalui koordinasi aktif dengan kementerian maupun instansi terkait agar proses perbaikan dapat segera direalisasikan.
“Koordinasi yang baik antara daerah dan pusat sangat diperlukan supaya persoalan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat bisa cepat ditangani,” kata Maryani, Selasa (2/6/2026).
Ia mendorong perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk terus memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat program rehabilitasi jalan nasional di Kalimantan Tengah.
Selain menunggu perbaikan permanen, Maryani juga menilai penanganan sementara perlu dilakukan pada ruas jalan berlubang atau titik kerusakan ringan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Menurut dia, langkah darurat tersebut penting untuk menjaga keselamatan pengendara sekaligus memastikan arus transportasi masyarakat tetap berjalan lancar.
Tak hanya itu, legislator DPRD Kalteng tersebut juga mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan yang memanfaatkan jalan umum untuk aktivitas operasional, seperti sektor pertambangan dan perkebunan, dinilai dapat ikut berkontribusi membantu perbaikan infrastruktur jalan.
“Kolaborasi semua pihak diperlukan agar kondisi jalan tetap terjaga dan masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujarnya.
Maryani menambahkan, tingginya mobilitas kendaraan bertonase besar menjadi salah satu faktor yang mempercepat kerusakan sejumlah ruas jalan di Kalimantan Tengah. Karena itu, pengawasan dan perhatian bersama dinilai penting untuk menjaga kualitas infrastruktur tetap layak digunakan.
Ia menegaskan, kerusakan jalan tidak hanya berdampak pada kelancaran distribusi dan transportasi, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat pengguna jalan.
“Semangat kolaborasi harus terus diperkuat supaya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang aman dan memadai dapat segera terpenuhi,” tutupnya. (red/yd)
