Pulang Pisau, Nusaborneo.com – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Capaian ini menjadi yang ke-11 kali secara berturut-turut diraih daerah tersebut.
Prestasi itu disampaikan Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta, saat menghadiri Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Senin (8/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Ahmad menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK RI sekaligus memaparkan kondisi pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025.
“Alhamdulillah, Kabupaten Pulang Pisau kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut,” ujar Ahmad.
Ia menjelaskan, keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan itu menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, total anggaran daerah pada 2025 mencapai sekitar Rp 1,152 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi pendapatan daerah mencapai 94,36 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 94,26 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan. Adapun realisasi penyertaan modal pemerintah daerah berhasil mencapai 100 persen sesuai target yang direncanakan.
Menurut Ahmad, capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai ketentuan dan mampu dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Rapat paripurna turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dengan raihan WTP selama 11 tahun berturut-turut, Pemkab Pulang Pisau berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat dan berdampak pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. (TN)
