Palangka Raya, Nusaborneo.com – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun di balik capaian tersebut, DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan masih ada sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, mengatakan opini WTP merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Meski demikian, penghargaan itu tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah terhadap berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Raihan WTP memang menjadi kabar baik, tetapi masyarakat tentu berharap manfaat pembangunan juga semakin dirasakan secara nyata,” kata Ansyari, Kamis (25/6/2026).
Menurut dia, berbagai temuan dan rekomendasi dari BPK harus segera ditindaklanjuti agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan akuntabel.
Ansyari menilai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) menjadi ruang evaluasi penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk melihat berbagai kekurangan yang masih ada sekaligus mencari langkah perbaikannya.
Ia menyoroti sejumlah sektor yang masih menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perhubungan.
Salah satu persoalan yang kerap disampaikan warga, lanjutnya, adalah kondisi jalan rusak di sejumlah daerah yang dinilai masih menghambat aktivitas dan mobilitas masyarakat.
Selain infrastruktur, Ansyari juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan. Menurutnya, berkurangnya lapangan pekerjaan dapat berdampak langsung pada meningkatnya angka pengangguran dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kesempatan kerja semakin terbatas, tentu potensi meningkatnya angka kemiskinan juga harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Di sisi lain, Ansyari turut menyoroti realisasi pendapatan daerah yang hingga awal Juni 2026 baru mencapai sekitar 32 persen dari target tahunan.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan sehingga program-program pembangunan yang telah direncanakan tidak terkendala pembiayaan.
Menurut Ansyari, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian administrasi dan laporan keuangan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, DPRD berencana memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengetahui kendala yang dihadapi sekaligus mencari solusi agar target pendapatan daerah dapat tercapai hingga akhir tahun.
“Harapan kami, pendapatan daerah terus meningkat sehingga program pembangunan yang sudah direncanakan bisa berjalan maksimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutur Ansyari. (red/yd)
