Jakarta, Nusaborneo.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat persetujuan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp10,758 triliun.
Persetujuan tersebut disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI terkait penetapan dan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2027 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan, pagu indikatif Kementerian ATR/BPN sebelumnya sebesar Rp10,608 triliun.
Angka tersebut kemudian bertambah Rp150 miliar dalam bentuk Rupiah Murni untuk mendukung percepatan penataan ruang, terutama penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta dukungan terhadap sistem Online Single Submission (OSS).
“Pagu indikatif semula sebesar Rp10,608 triliun. Setelah terdapat tambahan Rupiah Murni sebesar Rp150 miliar untuk percepatan penataan ruang, khususnya RDTR, RTRW, dan OSS, pagu anggaran 2027 menjadi Rp10,758 triliun,” ujar Ossy dalam rapat.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah program, mulai dari dukungan manajemen, penyelenggaraan penataan ruang, hingga pengelolaan dan pelayanan pertanahan.
Target Prioritas ATR/BPN 2027
Ossy menjelaskan, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan sejumlah target output prioritas nasional pada 2027.
Di bidang penataan ruang, kementerian menargetkan percepatan penyusunan 256 dokumen Persetujuan Substansi RDTR kabupaten/kota.
Sementara di bidang pertanahan, target sertifikasi hak atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mencapai 3.208.472 bidang.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN menargetkan Redistribusi Tanah sebanyak 105.600 bidang serta pemberian akses Reforma Agraria kepada 180.000 kepala keluarga.
Dalam RDP tersebut, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp3,385 triliun.
“Kami mohon dukungan Komisi II DPR RI agar kebutuhan tambahan tersebut dapat memperkuat pencapaian target prioritas, pemenuhan kebutuhan operasional, percepatan penataan ruang, serta dukungan program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Ossy.
Komisi II Setujui Pagu Definitif
Setelah melalui pembahasan, Komisi II DPR RI menyetujui penetapan dan penyesuaian pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2027.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima membacakan persetujuan pagu anggaran tersebut untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif tahun 2027.
“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2027 sebesar Rp10.758.191.532.000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) tahun 2027,” ujar Aria.
RDP tersebut diikuti sejumlah kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI. Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN turut hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan. (red)
