Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Pemprov Kalteng secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah 2, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (3/11/2026).
Rakor tersebut dibuka dan dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Komjen Pol Tomsi Tohir. Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah membahas perkembangan inflasi sekaligus langkah pengendalian harga di berbagai wilayah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI), inflasi nasional secara tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Oktober 2026 mencapai 3,23 persen. Angka tersebut sedikit melandai dibandingkan September 2026 yang tercatat sebesar 3,28 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,56.
Sementara itu, inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) tercatat 0,22 persen dan inflasi tahun kalender (year-to-date/y-to-d) sebesar 2,40 persen.
Kondisi berbeda terlihat di Kalteng. Pada Oktober 2026, inflasi tahunan di provinsi ini mencapai 5,19 persen. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di antara provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan. Bahkan, inflasi tahun kalender Kalteng telah mencapai 3,91 persen.
Kabupaten Kapuas mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 5,87 persen dengan IHK 115,29. Sementara itu, Sampit menjadi wilayah dengan inflasi terendah, yakni 4,72 persen dengan IHK 113,51. Adapun Sukamara dan Palangka Raya berada di antara kisaran tersebut.
Salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap kenaikan inflasi di Kalteng adalah beras.
Menanggapi kondisi tersebut, Sahli Yuas Elko mengatakan kenaikan harga beras tidak terlepas dari sejumlah faktor di daerah, termasuk kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak terhadap jalur distribusi.
Selain itu, tingginya permintaan terhadap jenis beras tertentu yang banyak diminati dan dikonsumsi masyarakat lokal juga turut memengaruhi pergerakan harga.
“Kenaikan harga beras ini merupakan hal yang perlu kita cermati bersama. Kondisi karhutla turut memengaruhi jalur distribusi, ditambah adanya jenis beras tertentu yang memang banyak diminati dan dikonsumsi masyarakat Kalteng,” ujar Yuas.
Dia menegaskan Pemprov Kalteng tidak tinggal diam menghadapi kondisi tersebut. Koordinasi dengan Bank Indonesia dan Perum Bulog akan terus diperkuat untuk memastikan ketersediaan pasokan sekaligus menjaga harga bahan pangan tetap terkendali.
Sejumlah langkah juga akan dilakukan, mulai dari pasar murah, Gerakan Pangan Murah, pasar penyeimbang hingga operasi pasar.
Melalui berbagai upaya tersebut, pemerintah berharap masyarakat tetap bisa mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Stabilitas pasokan dan harga pangan pun menjadi perhatian agar tekanan inflasi tidak semakin dirasakan oleh masyarakat. (red)
