Sebanyak 15 sertifikat tanah diserahkan kepada masyarakat pada Sabtu (7/11/2026). Penyerahan dilakukan Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di lapangan Masjid Jami’ Nuurussa’adah, Bogor, Jawa Barat.
Usai penyerahan sertifikat, Andi tidak langsung meninggalkan lokasi. Ia menyempatkan diri berbincang dengan para penerima sertifikat dan warga yang hadir. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan masyarakat agar mulai beralih dari sertifikat tanah analog ke sertifikat elektronik.
“Kami mengimbau bagi masyarakat yang masih memiliki sertipikat analog agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik,” ujar Andi.
Andi memahami, tidak semua masyarakat memiliki waktu untuk mengurus administrasi pertanahan pada hari kerja. Karena itu, Kantor Pertanahan di sejumlah daerah, termasuk Kota Bogor, menyediakan layanan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN).
Melalui layanan ini, masyarakat tetap bisa mengurus keperluan pertanahan setiap Sabtu dan Minggu, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat.
“Bagi masyarakat Kota Bogor yang bekerja pada hari Senin sampai Jumat, tidak perlu khawatir karena Kantor Pertanahan Kota Bogor tetap membuka PELATARAN,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi keterlibatan Kementerian ATR/BPN dalam mendukung program perbaikan rumah bagi masyarakat. Menurutnya, kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat menjadi hal penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Ia menilai, bantuan perbaikan rumah perlu didukung dengan kepastian hukum atas tanah. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mendapatkan rumah yang lebih layak, tetapi juga memiliki kejelasan status kepemilikan tanahnya.
“Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah membantu masyarakat melalui penyerahan sertipikat tanah ini. Dengan adanya sertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya sehingga bantuan perbaikan rumah yang diberikan juga dapat berjalan beriringan dengan legalitas tanah,” kata Maruarar.
Penyerahan sertifikat tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian PKP dalam mendukung Program Bedah Rumah BSPS 2026.
Dalam kerja sama ini, Kementerian PKP memberikan bantuan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat, sedangkan Kementerian ATR/BPN memfasilitasi proses sertifikasi tanah secara gratis bagi penerima program.
Dengan sinergi tersebut, pemerintah berharap masyarakat bisa mendapatkan hunian yang lebih layak sekaligus memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Akhyar Tarfi, serta jajaran terkait. (red)
