Sebanyak 31 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Pertemuan ini tidak sekadar menjadi agenda evaluasi organisasi, tetapi juga ruang bagi para guru untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas mendidik generasi muda.
Sejumlah aspirasi mengemuka dalam konferensi tersebut. Mulai dari nasib guru honorer, kejelasan status guru titipan, kebutuhan tambahan tenaga pendidik, hingga aturan mutasi bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Persoalan penataan kepengurusan organisasi juga menjadi bagian dari pembahasan. Para guru berharap berbagai persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait agar tidak terus menjadi beban dalam menjalankan tugas pendidikan.
Tak hanya menyangkut status dan kesejahteraan, perhatian terhadap hak guru perempuan turut disuarakan. PGRI mendorong tersedianya fasilitas menyusui serta ruangan yang layak sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan dan kenyamanan guru perempuan di lingkungan kerja.
PGRI Cabang Uut Murung juga berharap pemerintah kecamatan dapat membantu memfasilitasi pengajuan proposal bantuan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Dalam kesempatan yang sama, Ny. Wayan Tahanitha Deprianton dikukuhkan sebagai Ibunda Guru Kecamatan Uut Murung. Pengukuhan ini menjadi simbol dukungan dan kepedulian terhadap perjuangan serta pengembangan dunia pendidikan di wilayah tersebut.
Konferensi ini turut dihadiri Camat Uut Murung, Ketua PGRI Kabupaten Murung Raya beserta jajaran, Perempuan PGRI, SLCC PGRI, serta pengurus PGRI Cabang Uut Murung.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Kecamatan Uut Murung saat ini memiliki 63 orang guru. Jumlah tersebut menjadi gambaran pentingnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik sekaligus peningkatan kesejahteraan mereka.
Melalui forum ini, PGRI berharap setiap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebatas pembahasan dalam konferensi. Lebih dari itu, berbagai masukan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan dukungan nyata.
Sebab, di balik upaya meningkatkan kualitas pendidikan, ada guru-guru yang juga membutuhkan kepastian, perlindungan, fasilitas yang memadai, dan kesejahteraan agar dapat menjalankan pengabdian dengan lebih baik. (red/lk)













