Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2026 yang digelar di Aula GPU Tira Tangka Balang, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Murung Raya, Lynda Kristiane, yang mewakili Bupati Murung Raya.
Sejumlah kepala perangkat daerah, camat, hingga seluruh kepala desa se-Kabupaten Murung Raya turut mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda, pemerintah daerah mengingatkan bahwa desa memiliki peran penting sebagai ujung tombak pembangunan. Karena itu, besarnya anggaran yang diterima desa melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dibarengi dengan kemampuan pengelolaan yang baik.
Pasalnya, setiap anggaran yang dikelola pemerintah desa berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga berbagai program pemberdayaan warga.
“APBDes bukan hanya dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan desa dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” demikian salah satu poin sambutan Bupati.
Pemkab Murung Raya juga mengingatkan pemerintah desa agar menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai jadwal serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat juga harus menjadi perhatian dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Dengan begitu, penggunaan anggaran dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Selain meningkatkan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi juga menjadi perhatian. Pemerintah desa didorong mengoptimalkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk mendukung administrasi dan pencatatan keuangan yang lebih tertib.
Bupati juga menekankan agar anggaran desa tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar diarahkan pada program yang menyentuh kebutuhan warga. Beberapa prioritas yang menjadi perhatian di antaranya pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.
Di sisi lain, pembangunan desa membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat diharapkan saling berkolaborasi agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga.
Melalui Bimtek ini, para peserta diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan untuk berdiskusi dan memperdalam pemahaman teknis bersama narasumber.
Pemkab Murung Raya berharap peningkatan kapasitas aparatur desa dapat berdampak pada tata kelola keuangan yang semakin baik. Dengan anggaran yang dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab, pembangunan desa diharapkan tidak sekadar terlaksana, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (red/lk)
