Pembahasan dilakukan melalui harmonisasi rancangan produk hukum di Aula Kahayan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Murung Raya diwakili Asisten I, Rahmat K. Tambunan. Sejumlah perangkat daerah turut terlibat, mulai dari Dinas Perhubungan, Diskominfo SP, BKAD, BKPSDM hingga Bagian Organisasi Setda.
Ada tujuh rancangan regulasi yang menjadi pembahasan. Materinya cukup beragam, mulai dari pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), hingga pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah.
Tak hanya itu, Pemkab Murung Raya juga membahas perubahan standar harga satuan barang dan jasa serta standar biaya Tahun Anggaran 2026. Rancangan lainnya menyangkut tata cara pengelolaan belanja tidak terduga, kerja sama publikasi pemerintah daerah dengan media massa, serta pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Asisten I Pemkab Murung Raya, Rahmat K. Tambunan, mengatakan harmonisasi menjadi bagian penting sebelum sebuah regulasi ditetapkan. Menurutnya, setiap aturan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dia menilai, penyusunan aturan daerah juga tidak bisa dilakukan secara terpisah. Koordinasi antarperangkat daerah diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
“Setiap rancangan produk hukum perlu ditelaah secara cermat, baik dari sisi substansi, teknik penyusunan maupun kesesuaian kewenangannya. Dengan begitu, aturan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan secara efektif,” demikian poin yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Melalui proses ini, Pemkab Murung Raya berharap tujuh rancangan regulasi tersebut tidak sekadar menjadi dokumen administratif. Lebih dari itu, aturan yang disusun diharapkan bisa menjadi pedoman kerja yang jelas bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Setelah proses harmonisasi rampung, masing-masing rancangan akan melanjutkan tahapan pembentukan produk hukum daerah sesuai ketentuan yang berlaku. (red)
