Palangka Raya, Nusaborneo.com – Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) terus melakukan inovasi untuk mempermudah masyarakat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi ini. Salah satunya adalah menekan biaya kuliah semurah mungkin, tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan.
Hal itu disampaikan Rektor UMPR Dr HM Yusuf MAp pada kegiatan silaturahmi dan coffee morning UMPR dengan kalangan jurnalis, di Academy Café, Komplek Perguruan Tinggi Muhammadiyah Palangka Raya, Senin (7/8/2023).
Rektor UMPR yang hadir didampingi para dekan dan dosen dari 8 fakultas mengatakan, jajarannya terus berupaya memberikan kemudahan bagi peserta didik dan calon peserta didik untuk dapat berkuliah di kampus ini.
Kemudahan itu, pertama, menekan hingga 50 persen biaya perkuliahan bagi mahasiswa. Saat ini, biaya kuliah di UMPR dipatok hanya Rp 350 ribu per bulan atau menjadi yang termurah di perguruan tinggi di Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Dengan biaya yang relatif murah ini, kita berupaya memberikan akses masyarakat, khususnya warga kurang mampu untuk tetap dapat melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi,” kata Yusuf.
Rektor UMPR yang juga memiliki latar jurnalis itu melanjutkan, pihaknya memastikan biaya murah dalam menjalani kuliah itu tidak berubah sejak peserta didik masuk hingga lulus dalam 8 semester.
Yusuf juga menggaransi bahwa biaya murah ini dilaksanakan tanpa menguarangi kualitas layanan pendidikan. Bahkan, kualitas layanan pendidikan ini akan terus ditingkatkan baik secara internal maupun lewat kerja sama dengan pihak luar.
“Kami jamin kualitas tidak dikurangi, bahkan akan terus ditingkatkan. Ini terbukti dengan 80 persen alumnus UMPR dapat terserap dunia kerja setelah lulus kuliah,” sebutnya.
Kemudahan berikutnya adalah terobosan waktu perkulliahan yang memungkinkan para pekerja di instansi pemerintahan maupun swasta tetap dapat berkuliah di UMPR, baik secara offline maupun online.
Diterangkan Yusuf, saat ini saja banyak mahasiswa UMPR yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif di lingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) di Kalteng. Sedangkan dari sektor swasta, beberapa mahasiswa lagi merupakan karyawan perusahaan, termasuk di perkebunan sawit.
“Jadi jangan khawatir kuliah berbenturan dengan pekerjaan. Dengan metode perkuliahan kita, keduanya dapat tetap berjalan baik karena pengajaran tidak lagi hanya dilakukan tatap muka, tapi juga secara online,” ujar Yusuf.
Mantan Kepala Biro Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara ini menambahkan, meski berstatus sebagai lembaga Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), UMPR tetap melestarikan semangat kebersamaan dalam keberagaman.
Dari data yang ada, 30 persen mahasiswa UMPR saat ini merupakan non-muslim, dengan 10 persen pengajar juga berlatar agama non-muslim.
“UMPR ini merupakan rumah bersama. Karena itu, interaksi yang kita jalankan adalah interaksi keilmuan. Jadi jangan ragu untuk berkuliah di sini, 8 fakultas dengan 23 program studi (Prodi) di UMPR terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat,” sebut Yusuf.
Terkait pertemuan dengan insan pers ini, Rektor UMPR berharap media dapat menjadi mitra sejalan dalam memajukan pendidikan bagi masyarakat, khususnya di Kalteng yang ke depan akan menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
“Kami berharap rekan-rekan pers dapat memberikan masukan untuk pengembangan pendidikan ke depan, serta mengingatkan kami tentang komitmen-komitmen layanan pendidikan ini,” pinta Yusuf. (Din)
