Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bergerak cepat mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan memperkuat pengawasan distribusi dan membangun koordinasi lintas sektor. Langkah itu ditegaskan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (20/4/2026).
Rapat tersebut digelar sebagai upaya menjaga kestabilan daerah, terutama agar pasokan BBM dan LPG tetap tersedia bagi masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan serta potensi gejolak harga.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa persoalan BBM bukan hanya menyangkut energi, tetapi berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, mulai dari transportasi, harga sembako, hingga laju inflasi daerah.
“Kita ingin seluruh kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Karena itu distribusi BBM dan LPG harus benar-benar diawasi agar tepat sasaran dan merata,” ujarnya.
Menurut Agustiar, Kalimantan Tengah memiliki kebutuhan BBM yang cukup besar dengan dukungan sejumlah depot di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun. Karena itu, daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian perlu mendapat perhatian khusus dalam pola distribusi.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah terhadap potensi kelangkaan maupun penyalahgunaan subsidi. Untuk itu, pemerintah mendorong penggunaan teknologi dalam pengawasan, seperti sistem pemantauan berbasis GPS, dokumentasi lapangan, hingga pengecekan langsung ke SPBU.
“Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM atau LPG. Subsidi harus benar-benar dinikmati yang berhak,” tegasnya.
Selain pengawasan, Pemprov juga menilai perlu adanya pengaturan distribusi yang lebih tertib, termasuk pola pelayanan BBM subsidi dan non-subsidi, guna menghindari antrean panjang yang merugikan masyarakat.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah (Pj. Sekda Kalteng) Linae Victoria Aden menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus menjalin koordinasi intensif dengan Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan agar pasokan energi tetap aman.
Ia menambahkan, pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG 3 kilogram harus diperketat, disertai penindakan tegas terhadap praktik penimbunan maupun kecurangan.
Di sisi lain, pengendalian inflasi juga menjadi perhatian serius pemerintah melalui pemantauan harga pasar, inspeksi mendadak, hingga intervensi apabila terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Komunikasi yang terbuka kepada masyarakat penting agar tidak muncul kepanikan,” katanya.
Pertamina sendiri disebut telah menyiapkan langkah antisipatif melalui penguatan stok, pemantauan distribusi secara real time, serta optimalisasi jalur logistik.
Melalui sinergi pemerintah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat, Pemprov Kalteng berharap situasi tetap kondusif dan kebutuhan energi warga tetap terjaga. (red/am)
