Palangka Raya, Nusaborneo.com – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, M. Ansyari, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang melarang pungutan dalam kegiatan perpisahan sekolah maupun proses penerimaan murid baru.
Menurut Ansyari, kegiatan perpisahan siswa tetap dapat dilaksanakan, namun sebaiknya dilakukan secara sederhana di lingkungan sekolah tanpa menimbulkan beban tambahan bagi orang tua maupun tenaga pendidik.
“Kegiatan perpisahan siswa sebaiknya dilaksanakan secara sederhana di lingkungan sekolah dan tidak memberatkan orang tua maupun guru,” kata Ansyari, Jumat (5/6/2026).
Ia menilai, kondisi ekonomi masyarakat saat ini perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan pendidikan. Karena itu, sekolah diharapkan dapat menghindari kegiatan yang berpotensi menambah pengeluaran keluarga siswa.
Ansyari menegaskan bahwa persoalan yang terjadi di satuan pendidikan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah daerah bersama DPRD kabupaten atau kota setempat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tujuan utama penyelenggaraan pendidikan adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan peserta didik dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Menurut dia, berbagai kegiatan seremonial tidak boleh menggeser fokus utama pendidikan yang berorientasi pada masa depan siswa.
“Yang harus menjadi prioritas adalah masa depan siswa dan keberlanjutan pendidikan mereka, bukan kegiatan seremonial yang berpotensi menjadi beban bagi orang tua,” ujarnya.
Ansyari berharap seluruh sekolah di Kalimantan Tengah dapat menjalankan kegiatan pendidikan secara inklusif dan berkeadilan, sehingga setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang sama tanpa terbebani biaya tambahan di luar kebutuhan pendidikan yang mendasar. (red/yd)
