Pulang Pisau, Nusaborneo.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (APEDNAS) Kabupaten Pulang Pisau menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Tahun 2025 di Aula Banama Tingang, Selasa (23/12/2025). Agenda ini menjadi momentum penting bagi APEDNAS untuk melakukan evaluasi kinerja sekaligus merumuskan program kerja organisasi ke depan.
Rakercab tersebut merupakan kegiatan perdana APEDNAS Pulang Pisau di tingkat kabupaten. Kegiatan diikuti oleh jajaran pengurus DPC, perwakilan Pengurus Anak Cabang (PAC) dari sejumlah kecamatan, serta narasumber yang memberikan penguatan terkait peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Ketua DPC APEDNAS Pulang Pisau, Karlulyn, menyampaikan bahwa Rakercab menjadi wadah strategis untuk memperkuat soliditas organisasi dan menyamakan persepsi antar pengurus dalam menjalankan tugas BPD di desa.
“Rakercab ini kami manfaatkan untuk mengevaluasi kinerja organisasi sekaligus menyusun program kerja yang benar-benar dibutuhkan di desa, sesuai kondisi riil di lapangan,” ungkap Karlulyn.
Ia menjelaskan, hasil pembahasan dalam Rakercab akan difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya BPD, penguatan koordinasi antar kecamatan, serta dukungan terhadap program pemerintah yang berorientasi pada pembangunan dan tata kelola desa.
Dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, enam kecamatan hadir dalam kegiatan tersebut. Sementara dua kecamatan lainnya tidak dapat mengikuti Rakercab karena bertepatan dengan masa libur dan perayaan Natal.
Meski tidak dihadiri seluruh kecamatan, Karlulyn menilai Rakercab tetap berlangsung produktif dan menghasilkan berbagai rekomendasi penting bagi pengembangan organisasi ke depan.
“Setiap masukan yang disampaikan peserta akan kami jadikan bahan evaluasi dan tindak lanjut agar peran APEDNAS semakin dirasakan manfaatnya oleh BPD dan masyarakat desa,” katanya.
Melalui Rakercab 2025 ini, DPC APEDNAS Pulang Pisau berharap dapat membangun sinergi yang lebih kuat antara BPD, pemerintah desa, serta para pemangku kepentingan lainnya, demi mendorong terwujudnya pembangunan desa yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. (Tn)
