Kerja sama tersebut menargetkan penyelesaian 145 RDTR melalui 62 paket yang tersebar di 18 provinsi.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan perguruan tinggi dibutuhkan untuk memperluas kapasitas penyusunan RDTR yang saat ini terus meningkat.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Ossy dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/9).
Menurut dia, percepatan penyusunan RDTR penting karena dokumen tersebut berkaitan dengan proses perizinan berusaha yang terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Berdasarkan data per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah terintegrasi dengan OSS.
Integrasi tersebut telah mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada Agustus 2026.
Ossy mengatakan integrasi RDTR dengan OSS dapat mempercepat proses perizinan bagi pelaku usaha.
“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat,” katanya.
Ia menilai percepatan penyelesaian RDTR juga berpotensi meningkatkan penerbitan KKPR dan memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian 1.703 RDTR sepanjang 2026-2028.
Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan 500 RDTR dapat diselesaikan.
Adapun kolaborasi dengan perguruan tinggi diarahkan untuk menyelesaikan 145 RDTR di 18 provinsi. Wilayah yang menjadi konsentrasi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
Suyus mengatakan pihaknya telah mengirimkan permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi negeri dan swasta.
Sebanyak 38 perguruan tinggi telah menyatakan kesediaan untuk terlibat. Rinciannya terdiri atas 20 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 18 perguruan tinggi swasta (PTS).
“Kami telah mengirimkan total permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah total 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelas Suyus.
Tahap berikutnya adalah pembentukan tim pelaksana yang akan melibatkan para ahli dari perguruan tinggi.
Rapat koordinasi tersebut diikuti perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah di Indonesia secara daring.
Turut hadir Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang. (red/foto:ist)
