Jakarta, Nusaborneo.com – Upaya pemberantasan mafia tanah tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku. Pembenahan sistem pertanahan agar praktik kejahatan serupa tidak kembali terjadi juga menjadi pekerjaan penting pemerintah.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan melalui Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Iljas Tedjo Prijono saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dalam sambutan yang dibacakan Iljas, Ossy menekankan bahwa keberhasilan memberantas mafia tanah harus menjadi momentum memperkuat sistem pertanahan nasional.
Menurutnya, pengungkapan kasus dan penindakan pelaku perlu diikuti evaluasi menyeluruh untuk mengetahui celah yang memungkinkan praktik mafia tanah terus terjadi.
“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan,” ujar Iljas.
Dia menjelaskan, ada tiga langkah penting yang perlu menjadi perhatian setelah pelaksanaan rakor tersebut.
Pertama, hasil penegakan hukum harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pertanahan. Setiap kasus yang terungkap diharapkan menjadi pembelajaran dalam mengenali modus kejahatan sekaligus menutup kelemahan sistem.
Kedua, meningkatkan kepastian hukum melalui perbaikan kualitas data pertanahan dan integritas pelayanan. Digitalisasi juga perlu diperkuat agar pengelolaan data semakin aman, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Iljas mengingatkan, penggunaan teknologi harus dibarengi dengan aparatur yang memiliki integritas.
“Pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” katanya.
Langkah ketiga adalah memperkuat kerja sama antarlembaga penegak hukum, terutama Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan. Sinergi tersebut dinilai penting agar penanganan perkara berjalan tepat, cermat, sekaligus mampu mencegah munculnya kasus baru.
Iljas juga mengapresiasi kerja sama ketiga lembaga yang telah terjalin selama sembilan tahun melalui forum koordinasi tersebut.
Sementara itu, berdasarkan laporan Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Hendra Gunawan, Satgas Anti-Mafia Tanah mencatat capaian penanganan 100 kasus dari total target operasi (TO) 120 kasus sepanjang 2026.
Dari penanganan tersebut, sebanyak 151 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tidak hanya mengungkap tindak pidana, upaya tersebut juga berhasil menyelamatkan tanah seluas 110.046.567 meter persegi.
Nilai kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp5,77 triliun.
Hendra berharap, ke depan Satgas Mafia Tanah semakin fokus menangani perkara-perkara potensial yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan sistem pertanahan.
“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” ungkapnya.
Rakor yang berlangsung selama dua hari, 12-13 November 2026, tersebut diikuti 414 peserta dari unsur kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, pejabat pimpinan tinggi pratama, serta Kantor Wilayah BPN dari berbagai provinsi.
Turut hadir dalam penutupan kegiatan tersebut Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Yaved Duma Parembang dan Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Rudi Alfonso.
Melalui penguatan koordinasi dan pembenahan tata kelola, ATR/BPN berharap pemberantasan mafia tanah tidak hanya menghasilkan penindakan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan lebih kuat terhadap hak masyarakat atas tanah. (Red)
