Palangka Raya, Nusaborneo.com – Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun ketangguhan menghadapi potensi bencana di wilayah tersebut.
“Kota Palangka Raya memiliki risiko bencana yang cukup tinggi, khususnya banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta angin puting beliung. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya, Senin (2/6/2025).
Sebagai upaya memperkuat mitigasi, Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengukuhkan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) periode 2025–2030 pada Rabu (28/5) lalu. Forum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.
“FPRB ini telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Palangka Raya, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pencegahan serta kesiapsiagaan bencana,” jelas Budi.
Ia juga menyampaikan harapannya agar forum tersebut menjadi wadah strategis dalam menyatukan peran semua pihak demi terwujudnya Palangka Raya yang tangguh bencana.
FPRB Kota Palangka Raya terdiri atas 106 anggota yang berasal dari beragam latar belakang, mulai dari unsur TNI, Polri, perbankan, dunia usaha, LSM, praktisi lingkungan, hingga kalangan akademisi. (Mda).
