Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) ambil bagian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi nasional yang dipimpin Tito Karnavian, Senin (6/4/2026). Kegiatan yang digelar secara virtual itu diikuti dari Ruang Rapat Bajakah oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko.
Rakor tidak hanya membahas perkembangan inflasi terkini, tetapi juga mengulas sejumlah agenda strategis, mulai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sektor kesehatan hingga evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Dalam paparannya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa inflasi nasional pada Maret 2026 secara bulanan tercatat sebesar 0,41 persen. Sementara secara tahunan berada di angka 3,48 persen, menunjukkan tren yang mulai melandai dibandingkan periode sebelumnya.
Khusus Kalimantan Tengah, inflasi tahunan pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,86 persen. Tekanan inflasi bulanan terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, sedangkan secara tahunan didominasi sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.
Menanggapi kondisi tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya langkah antisipatif dari berbagai kementerian dan daerah, khususnya terhadap komoditas strategis seperti bawang merah. Ia mendorong Kementerian Pertanian untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari satu wilayah produksi.
Selain itu, pengendalian distribusi dan harga sejumlah bahan pokok seperti daging ayam ras, telur, dan minyak goreng juga menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah diminta aktif menjaga keseimbangan pasokan dan harga di wilayah masing-masing.
Dalam forum tersebut, Tito juga menyinggung dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi. Ia mengingatkan seluruh daerah untuk memperkuat ketahanan pangan lokal serta mendorong kemandirian produksi.
“Daerah harus mampu menjaga ketersediaan pangan secara mandiri dan memperkuat kerja sama antardaerah. Produk unggulan juga perlu diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri,” tegasnya.
Rakor ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, Kepala BPOM RI, serta perwakilan kementerian/lembaga dan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Pemerintah berharap sinergi lintas sektor ini mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah tantangan global yang terus berkembang. (red/am)
