Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, mengungkapkan Indonesia menghadapi ancaman serangan siber dalam skala besar. Berdasarkan data nasional yang disampaikannya, tercatat sekitar 350 ribu serangan siber terjadi di berbagai sektor. Menurut Danang, tim CSIRT harus memiliki kemampuan merespons ancaman dengan cepat sekaligus memulihkan sistem ketika terjadi gangguan. Dia mengibaratkan tim tersebut sebagai satuan pengamanan di ruang digital yang harus selalu siap ketika muncul potensi serangan.
Danang juga mengingatkan bahwa pengamanan siber tidak boleh hanya berfokus pada sistem yang dikelola dinas komunikasi dan informatika. Seluruh aset teknologi informasi milik pemerintah daerah perlu masuk dalam cakupan perlindungan, termasuk rumah sakit umum daerah (RSUD) yang menyimpan data penting pasien dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah diminta menerapkan prinsip security by design sejak tahap pengembangan aplikasi serta segera menindaklanjuti notifikasi peringatan dini dari BSSN. Dengan begitu, potensi gangguan bisa diantisipasi sebelum berdampak lebih luas terhadap masyarakat.
Melalui asistensi ini, pemerintah kabupaten/kota diharapkan segera menyusun target pembentukan dan registrasi CSIRT serta meningkatkan kemampuan personel dalam menangani insiden keamanan digital. Diskominfosantik Kalteng bersama BSSN juga mendorong penguatan koordinasi antardaerah agar perlindungan sistem pemerintahan berjalan menyeluruh dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat struktural, pejabat fungsional Sandiman, serta Tim KaltengProv-CSIRT. Upaya ini diharapkan dapat membuat masyarakat merasa lebih aman saat mengakses layanan pemerintahan yang kini semakin banyak dilakukan secara digital. (red)
